JAKARTA - Terkait tindak pidana calon kepala daerah di Pilkada, Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terus melakukan proses hukum. Menurutnya, tindakan yang diambil oleh lembaga antirasuah tersebut tidak akan terpengaruh dengan pelaksanaan pemilu.

"Ya jalan saja. Saya kira KPK tidak akan terpengaruh dengan pemilu, yang lain tetap jalan kan," ujar Amali, Selasa (13/3/2018). Ia juga mengatakan jika KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan dalam kasus dugaan korupsi. Menurutnya, pernyataan Menko Polhukam Wiranto yang meminta KPK menunda penanganan kasus calon kepala daerah hingga masa pilkada selesai hanya dalam bentuk imbauan. "KPK punya tugas pemberantasan korupsi dalam situasi dan kondisi apa pun, nah saya kira silakan mereka jalan dengan tupoksinya. Kemudian apa yang diimbau oleh pemerintah itu diperhatikan, tapi bukan dihentikan ya," tegasnya.

Untuk itu, Amali menjelaskan jika pihaknya sudah pernah melakukan rapat konsultasi terkait penanganan kasus calon kepala daerah bersam dengan Polri, Kejaksaan Agung, KPU dan Bawaslu. Namun konsultasi tersebut belum menemui kesepakatan karena ada beberapa fraksi yang belum menyetujui. "Tadinya kan kami sudah pernah rapat konsultasi di sini yang mengundang KPK, Polri, kejaksaan. Tapi ada fraksi-fraksi yang tidak setuju, sehingga tidak ada kata sepakat seperti yang diinginkan pemerintah itu," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wiranto mengatakan permintaan agar KPK menunda penanganan kasus calon kepala daerah pada masa pilkada bukan paksaan. Wiranto menegaskan hanya menyampaikan imbauan agar KPK tidak dituduh bermain politik terkait pilkada. "Tidak ada paksaan, semuanya imbauan," ujarnya. Menurut Wiranto, penundaan penanganan kasus tidak berarti perkara yang diduga berkaitan dengan calon kepala daerah disetop. Pengusutan lewat penyelidikan dan penyidikan, menurutnya, tetap harus dilakukan.