BREAKINGNEWS.CO.ID - Untuk menepis habis-habisan tuduhan kecurangan yang kerap dilontarkan kubu 02 melalui Badan Pemenangan Nasional (BPN), Tim Kampanye Nasional (TKN) capres-cawapres, Joko Widodo - Ma'ruf Amin tak hanya menantang adu data hasil Pilpres 2019 lalu. Lebih dari itu, TKN juga mengajak pihak BPN transparan dalam sistem pengimput data formulir C1 dari seluruh TPS di Indonesia yang mencapai 813.350 TPS.

TKN menyatakan, jauh hari sebelum pemilu berlangsung, pihaknya telah melatih para saksi yang disebar ke seluruh Indonesia dengan tugas memotret, mendata, dan mengirimkan hasil komplet C1 secara berjenjang ke tingkat kecamatan hingga pusat untuk dikumpulkan di War Room milik TKN yang terletak di Hotel Gran Melia, Jakarta. Para saksi itu diperoleh dari perpanjangan tangan partai-partai politik koalisi yang mendukung Paslon 01 di seluruh tanah air.

"Data hasil Pilpres 2019 yang kami kumpulkan di War Room ini berasal dari saksi-saksi 01 yang telah menerima mandat tertulis untuk menjamin akurasi data. Data kami bisa dipertanggungjawabkan. Karena dikirimkan para saksi 01 yang berjumlah 800 ribu dan memegang salinan C1 yang telah ditandatangani KPPS. Jadi bukan dari relawan,” jelas Koordinator War Room Direktorat Saksi TKN Alfati Nova di Jakarta, Jumat (26/4/2019).

War Room yang merupakan ruang perhitungan riil hasil Pilpres 2019 beroperasi 24 jam setiap harinya. Dengan didukung perangkat CPU sebanyak 80 buah, War Room memperkerjakan 240 orang tenaga entri data yang bekerja dalam tiga shift. Entri data dan rekapitulasi suara riil yang dilakukan di War Room TKN berjalan "real time" sesuai data yang masuk dari daerah. 

"Data yang di entri adalah dari C1 dari setiap TPS yang telah diverifikasi dan dinyatakan valid. Karena itu, hitungan yang dilakukan TKN sama dengan hitungan yang dilakukan KPU, karena sumber datanya sama," jelas Nova.

Setiap harinya,  "War Room" TKN rata-rata mengentri sekitar 80.000 hingga 100.000 data C1 dari seluruh Indonesia.

Menurut Nova, untuk saksi-saksi di daerah yang jauh, data sudah dientri di tingkat kecamatan, tapi untuk daerah Jakarta, ada form C1 yang langsung diantarkan ke 'War Room'.

"Dengan keberadaan war room serta sistem yang sudah kami jalankan, kami berani menantang pihak BPN jika ingin adu data, sumber data, dan juga sistem yang digunakan. Kami yakin, data yang kami entri hasilnya nanti akan serupa dengan KPU karena sumbernya sama. Kami berani secara transparan mempertanggungjawabkan ini karena ini data sebenarnya. Tidak ada satupun kecurangan," tegas wanita berhijab ini.