Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) tidak menolak namun juga tidak membenarkan tentang isu reshuffle (perombakan) kabinet yang belakangan ini kembali mengemuka. JK hanya meminta awak media mengkonfirmasi pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki hak prerogatif dalam merombak kabinet atau beberapa pembantunya.

"Tanya beliau lah, " jawab JK seraya menunjuk ke udara saat ditanya tentang isu reshuffle, Rabu (12/7/2017).

Seperti diberitakan sebelumnya, isu reshuffle telah mengemuka sejak bulan April 2017.  Hal tersebut dimulai dari pernyataan Jokowi sendiri saat mengemukakan kalau pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat tanah pada tahun 2017 serta akan terus bertambah tiap-tiap tahunnya sampai akhir waktu kepemimpinannya, tahun 2019.

"Saya bekerja memang selalu memakai target, " kata Jokowi. Oleh karena itu, lanjutnya, bila ada menteri yang tidak dapat memenuhi target maka akan dilakukan perubahan dengan sosok yang dianggap dapat memenuhi targetnya.

"Jika memanglah tidak selesai, tentu urusannya juga akan lain. Dapat diganti, dapat digeser, dapat dicopot serta yang lain-lainnya. Ya saya blak-blakan saja. Dengan menteri juga seperti itu, " katanya.

Soal sertifikat tanah, tentunya merujuk pada Sofyan Djalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, yang kala itu dianggap belum bisa memenuhi salah satu target Jokowi. Namun hingga kini kepstian tentang itu juga belum muncul. 

Akhir-akhir ini, isu perombakan kabinet itu kembali mengemuka. Bahkan juga, diisukan kalau Presiden Jokowi juga akan merombak kabinet untuk ketiga kali pascaperayaan Hari Raya Idul Fitri.