BREAKINGNEWS.CO.ID – Pemberhentian Wakil Rektor Universitas Trisakti (Usakti) oleh Menter Riset dan Pendidikan Tingg (Meristekdikti) dinilai tidak sah karena mengandung sejumlah kejanggalan serta cacat procedural. Lembaga itu dalam mengambil keputusan berdasarkan   Putusan Kasasi No. 60/K/TUN/2019 yang amar putusannya mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), juga melanggar azaz kecermatan.

“Kami mendasarkan juga pada putusan dua  tingkat pengadilan sebelumnya, baik PTUN dan maupun PT.TUN telah menegaskan Keputusan Menristekdikti yang memberhentikan Prof Yuswar (wakil Rektor I Usakti) adalah batal/tidak sah. Hal itu tak lain karena  karena terdapat kecacatan dari segi prosedur penerbitan dan melanggar asas kecermatan, “kata Gugum Ridho Putra, kuasa hukum Wakil Rektor Usakti dari kantor pengacara Yusril Ihza Lawfirm kepada media di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

“Kecacatan itu  terbukti dari fakta tidak dilibatkannya Senat Universitas dalam menerbitkan keputusan tersebut.”

Dijelaskannya lagi, bahwa sebagai Universitas yang berstatus swasta, Statuta Universitas Trisakti adalah Hukum Internal yang mengatur kehidupan kampus dan keberlakuannya dilindungi di bawah Otonomi Pendidikan Tinggi.  Maka keterlibatan Senat dalam pengambilan keputusan-keputusan panting termasuk pemberhentian Wakil Rektor diwajibkan oleh Statuta Universitas.

Hal ini sudah lazim diketahui, bahkan ketika mengirimkan wakil pemerintah menjadi Pjs Rektor Usakti, Menristekdikti juga mengikutkan keterlibatan Senat Universitasi

Terbitnya putusan kasasi  walau  telah menganulir putusan pada dua tingkat pengadilan sebelumnya (PTUN dan PTTUN) sehingga kembali menghidupkan keberlakukan dari keputusan pemberhentian itu. Namun, pertimbangan putusan kasasi tersebut juga mengandung hal-hal yang secara hukum tidak tepat. Majelis Kasasi telah mempertimbangkan fakta hukum (bukti dan keterangan saksi) yang sebetulnya melebihi wewenang dari Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang hanya sekedar mempertimbangkan aspek penerapan hukum saja.

Pada bagian lain, selain mengikutsertakan hal yang diluar kewenangan, substansi fakta hukum yang dipertimbangkan Majelis Tingkat Kasasi juga tidak tepat. Ruang lingkup kesepakatan yang dijadikan pertimbangan oleh majelis tingkat kasasi tidaklah seperti fakta yang tertuang dalam bukti surat yang telah diajukan. Pertimbangan yang tidak tepat itu pada akhimya telah menggiring Majelis Tingkat Kasasi keliru dalam memutuskan persoalan ini.

“Oleh karena itu,  kami memandang putusan Kasasi Mahkamah Agung telah mengandung kekeliruan yang sangat mendasar sehingga mengabaikan fakta hukum yang sebenamya terjadi.