BREAKINGNEWS.CO.ID -  Wacana Partai Gerindra untuk masuk dalam koalisi pemerintahan makin nyata. Pernyataan beberapa pimpinan partai tersebut seakan membenarkan hal itu. Bahkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menyebut partainya terbuka untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo.

Pernyataan Ferry seakan menindaklanjuti rekonsiliasi yang sudah terjadi di pucuk pimpinan partai. Seperti saat Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bertemu dengan Joko Widodo di stasiun MRT. Kemudian pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri di kediaman Mega yang berlokasi di Jalan Teunku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).

"Kemungkinan Partai Gerindra bergabung di pemerintahan. Jadi terbuka kemungkinan itu," kata Ferry.  Namun Ferry juga menyatakan bergabungnya Gerindra dalam koalisi pendukung pemerintah semua tergantung pada Jokowi. "Itu sangat tergantung dari apakah Pak Jokowi sebagai presiden merasa bahwa beliau perlu untuk mengajak partai-partai di luar koalisinya, atau sejauh mana Pak Jokowi sebagai presiden kemudian bisa mau menyelesaikan masalah bersama-sama," ucapnya.

Namun Partai Gerindra maupun Prabowo menolak keras jika pertemuan yang dilakukan Prabowo-Jokowi maupun Prabowo-Mega disangkutkan pembagian jatah Menteri. Pasalnya jatah kursi menteri ini menurut Ferry sepenuhnya adalah ranah dan hak presiden untuk memilih para pembantunya.

"Soal kursi soal menteri itu hak prerogative presiden. Jadi menurut saya harus dibedakan antara Pak Prabowo memberi masukan terhadap soal-soal yang lebih besar, soal kemandirian soal apa, dengan soal nitip menteri dan sebagainya. Saya rasa enggak," kata Ferry.

Menurut Ferry, Prabowo selalu siap membantu Jokowi jika memang meminta, sekalipun bukan terkait posisi menteri. "Maka itu gerindra tidak akan minta jabatan, tapi Pak Prabowo akan membantu bila diperlukan," kata dia.

Koalisi Plus-Plus 

Sebelumnya, pada Kamis (25/7/2019), Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Moeldoko, mengatakan tak menutup kemungkinan ada parpol baru bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Ia bahkan memberikan istilah 'Koalisi Plus-plus', jika Parpol baru itu masuk.

Selain Gerindra, masih ada dua parpol yang pada Pilpres 2019 berseberangan dengan Jokowi-Ma'ruf yakni PAN dan Demokrat. Keduanya juga ingin bergabung ke dalam koalisi pemerintahan.

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno tak menyanggah kemudian terbentuknya koalisi plus-plus. Bahkan ia menyatakan kemungkinan besar Gerindra akan bergabung dengan koalisi pemerintahan.

"Kalau cuma koalisi Jokowi saat ini enggak mungkin disebut sebagai koalisi plus-plus. Yang paling mungkin dibaca saat ini yang akan bergabung Gerindra," kata Adi.

Adi menilai lawatan Prabowo dan rombongan Gerindra yang disambut Megawati beserta jajaran PDIP pada 24 Juni 2019 bukanlah perjamuan kawan lama saja. Termasuk pula pertemuan antara Prabowo dan Jokowi di Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) berujung makan siang bersama di kawasan Senayan pada 13 Juli 2019.

Adi yakin ada perbincangan mengenai peluang bergabungnya Gerindra ke dalam koalisi. Bahkan Gerindra kemungkinan akan mendapatkan jatah janji, misalnya Menteri tertentu. "Mungkin hampir pasti Gerindra bakal menjadi bagian dari koalisi," ujarnya.

Menurut Adi, saat Gerindra setuju bergabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf, akan membuat kekuatan oposisi tak berimbang. Apalagi, jika parpol-parpol yang ada di dalam koalisi saat ini juga setuju dengan masuknya Gerindra.

Koalisi itu akan membuat jumlah kekuasaan oposisi berkurang signifikan. Hal ini membuat  peran oposisi di luar pemerintah seperti PKS akan sulit melawan kebijakan-kebijakan yang diambil dengan sistem voting di parlemen. "[Di Parlemen] hanya sedikit saja yang menggunakan asas musyawarah atau mufakat, itu selebihnya voting terutama menyangkut keputusan-keputusan terkait kebangsaan," ujar Adi.

Adi lebih mengkhawatirkan risiko “obesitas kekuasaan” akan berpengaruh pada kinerja koalisi gemuk pendukung pemerintahan Jokowi nanti. Kebijakan politik akan lambat untuk dieksekusi karena terlalu banyak kepentingan politik yang harus diakomodasi. "Justru akan berlarut-larut karena internal koalisi terjadi silang opini atau pendapat yang terlalu banyak," katanya.

Kesepakatan Masuk Akal

Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes berpendapat sama. Jika Jokowi menggandeng Gerindra ke dalam koalisi, maka ada dua kesepakatan yang dinilai masuk akal.

"Soal alokasi kursi di kabinet. Atau bisa juga komposisi pimpinan MPR, itu yang paling masuk akal," kata Arya.

Adi pun sama. Dua kesepakatan itu yang paling masuk akal. Apalagi, kata dia, Gerindra membicarakan jatah dua menteri maupun posisi kursi wakil rakyat dengan kubu Jokowi itu sudah terlanjur berkembang di publik.

Untuk jatah-jatah kursi tersebut, Arya mengatakan menjadi pekerjaan rumah bagi Jokowi guna merayu parpol-parpol lain dalam koalisinya saat ini. Apalagi, empat parpol di dalam koalisi yakni NasDem, PKB, PPP, dan Golkar sudah melakukan pertemuan serta sepakat tak ada menyetujui tambahan parpol baru. "Potensi retaknya koalisi [saat ini] akan muncul," kata Arya.

Namun, Juru Bicara TKN Arya Sinulingga membantah terjadi keretakan di dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf saat ini. Ketua DPP Perindo itu menegaskan koalisi Jokowi-Ma'ruf masih solid. "Kami masih mengalir saja untuk rekonsiliasi. Setelah ini mungkin ya baru bisa terjadi [deal]," ujarnya.

Selain itu soal wacana bergabungnya parpol lain ke dalam koalisi, Arya mengatakan bukan hanya Gerindra yang berpeluang. Dia pun tak memungkiri soal pembicaraan mengajak Gerindra untuk bergabung. Namun, sambungnya, hal itu terjadi di level teknis, bukan oleh Jokowi maupun Megawati.

"Semua partai yang ada di kubu Pak Prabowo bisa saja ya. Gerindra ya bisa saja, tapi harus dibicarakan dengan semua. Tidak menutup ruang untuk Gerindra juga di koalisi ini," katanya.