BREAKINGNEWS.CO.ID-Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti mengatakan banyaknya para penghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) nunggak pembayaran hingga Rp27.8 miliar.

“Sampai Juli tunggakan sewa rusub untuk 24 lokasi, 16.000 unit tunggakan retribusi sewa Rp27.8 m,” ujar Meli di Kantor DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jumat (14/9/2018).

Meli menjelaskan, setiap penghuni rusunawa itu memiliki tanggungjawab untuk membayar retribusi dan itu sudah tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rusunawa, setiap penghuni merupakan wajib retribusi. Dalam Pergub itu juga dijelaskan apabila penghuni didapati menunggak pembayaran maka bisa dikenakan denda dengan bunga sebesar dua persen.

“Setiap warga rusun yg melakukan tunggakan maka kena denda tunggakan dua persen perbulan jadi denda tunggakan Rp7.9 miliar,” jelas dia.

Bukan hanya menunggak bayar sewanya, para penghuni juga didapati nunggak bayar listrik sebesar Rp6.9 miliar dan air mencapai Rp1.3 miliar. Padahal biaya retribusi sewa itu sebelumnya sudah disubsidi lebih dulu oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di mana para penghuni tidak sedikit warga relokasi program normalisasi.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Meli Budiastuti.

“Warga terprogram ini masuk 2015 pas masuk normalisasi dan sebagainya. Totalnya itu 70547 unit, nilai rupiahnya Rp27.5 miliar. Itu warga terprogram nggak semua miskin. Mereka punya mobil, bangunan,” papar Meli.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang penyesuaian tarif retribusi pelayanan perumahan, yang mana nantinya sebanyak 15 rumah susun sederhana sewa (rusun) akan dikenakan kenaikan tarif.

Dalam Pergub tersebut dijelaskan bahwa kenaikan tarif dilakukan untuk menyesuaian yang mana pada sebelumnga kenaikan tarif diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi daerah. Adanya Pergub yang dituangkan pada Anies, pada 30 Mei 2018 tarif sewa rusun terhitung naik.

Namun rencana menaikkan tarif sewa rumah susun sepertinya masih dipikirkan masak-masak melihat adanya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Di dalam Perda tersebut tercantum tarif retribusi rusun seperti yang saat ini berlaku.

“Ada kemungkinan tetap seperti di perda (tarifnya),” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti saat dihubungi, Jakarta, Sabtu (25/8) lalu.