JAKARTA- Sekretaris Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, M.M. Ardy Mbalembout kembali menemui Ketua Dewan Kehormatan Peradi, Jack R. Sidabutar di Grand Slipi Tower, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (2/3/2018). Menurut Ardy, pihaknya diundang Ketua Dewan Kehormatan Peradi untuk menanyakan kronologis terkait ucapan Firman Wijaya di Gedung Tipikor, Jakarta pusat yang menyebut adanya dugaan keterlibatan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pusaran korupsi E-KTP.

"Pada hari ini kita diundang untuk giring, dipimpin langsung oleh Jack Sidabutar ketua Dewan Kehormatan Peradi. Pada hari ini kita diminta keterangan oleh pimpinan sidang ketua dewan kehormatan peradi untuk menanyakan kronologis," ujar Ardy di Grand Slipi Tower, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (2/3).

Menurut Ardy, pihaknya dalam pertemuan tersebut menyampaikan dasar hukum dan kode etik yang telah diatur dalam undang-undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Lanjut Ardy, Firman Wijaya diduga melanggar pasal 6. "Telah kami sampaikan dengan dasar dasar hukum dan kode etik di dalam UU No. 18 Tahun 2003. Yang kami minta kan ada dalam pasal 6. Bahwa menurut kami yang bersangkutan telah melanggar pasal 6 huruf C D dan E. Berkata-kata melakukan tindakan tidak hormat terhadap hukum, pengadilan dan UU dan perbuatan tercela lainnya," tegasnya.

Terkait klarifikasi dari Firman Wijaya sendiri kata Ardy terkait hak imunitas dalam pasal 16 UU Advokat bahwa hak tersebut harus dilakukan dengan itikad baik. "Kemudian pasal 16, apa yang dinamakan hak imunitas. Hak imunitas itu harus dilakukan dengan itikad baik. Nah menurut kami, beliau dalam menjalankan profesinya tidak beritikad baik. Kita sudah meminta klarifikasi tetapi tidak digubris," jelasnya.

Dengan demikian Ardy berharap kepada Dewan Kehormatan Peradi bijak dalam mengambil keputusan dan menjalankan fungsi seadil-adilnya dalam memproses kasus tersebut. "Kami berharap dewan kehormatan peradi bijak dan menjalankan fungsi seadil adilnya. Demi martabat advocat itu sendiri," pungkasnya.