BREAKINGNEWS.CO.ID -  Kementerian ESDM menegaskan bahwa kenaikan tarif listrik tidak akan terjadi hingga Maret tahun ini. Itu bersamaan dengan kebijakan tetap memberi subsidi listrik bagi seluruh pelanggan rumah tangga 450 VA dan rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 900 VA sesuai acuan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM).

“Kami infokan  bahwa tarif listrik tidak akan naik hingga akhir triwulan pertama tahun ini,”kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Noorsaman Sommeng di Jakarta, Kamis (10/1/2018).

Untuk itu, Kebutuhan subsidi listrik tahun 2019 mencapai angka Rp65,32 triliun bersamaan dengan alokasi APBN tahun 2019 sebesar Rp59,32 triliun dan carry over ke tahun berikutnya sebesar Rp6 triliun. Angka tersebut dimaksudkan untuk pemenuhan serta membantu rasio elektrifikasi masyarakat miskin.

Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengharapkan pemerintah daerah (pemda) yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) besar dapat memberikan sambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu yang ada di wilayahnya.

Jonan mencontohkan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, terdapat sekitar 2.100 rumah yang tidak mampu melakukan penyambungan listrik, sementara jaringan distribusi PLN sudah tersedia.  "Saya baru dapat laporan dari Ibu Bupati Probolinggo, ada sekitar 2.100 rumah yang sudah ada jaringan distribusinya PLN tapi orangnya belum mampu bayar biaya penyambungannya," kata Jonan.

Ia mengimbau terutama yang di Jawa dan provinsi-provinsi besar, juga kabupaten-kabupaten yang APBD-nya mencapai triliunan, dapat menyisihkan sebagian untuk memberikan sambungan listrik gratis kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga bisa menikmati listrik.

Menurut Jonan, masyarakat dengan golongan tarif listrik 450 Volt Ampere (VA) bisa untuk melakukan pembayaran penggunaan listrik, namun terkendala tingginya biaya penyambungan atau pemasangan. "Kalau langganannya pasti bisa, sekitar Rp15.000, tapi kalau pasang itu sekitar Rp500.000. Pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan pemerintah provinsi yang membantu," lanjutnya.

Hingga akhir tahun 2018, rasio elektifikasi Nasional adalah 98,3 persen, atau lebih tinggi dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019 yang sebesar 97,5 persen.