Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali melakukan tindakan tegas. Lewat Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KDK) Nomor KEP-218/D.03/2017, 6 Desember 2017, otoritas keuangan ini mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Baru Perkasa. BPR yang beralamat di Jalan K.H. Agus Salim Nomor 17 Laweyan terhitung sejak 6 Desember 2017 tidak bisa lagi beroperasi.

Sebelum dilakukan pencabutan izin usaha, BPR tersebut telah masuk status Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK ) sejak 10 Mei 2017. Sesuai ketentuan yang berlaku, BPR tersebut diberikan kesempatan selama 180 hari atau sampai dengan 5 November 2017 untuk melakukan upaya penyehatan.

Penetapan status BDPK disebabkan manajemen BPR tidak mampu melakukan pengelolaan BPR dengan baik. Bahkan BPR itu tidak dapat beroperasi secara normal akibat kekosongan pengurus serta tidak adanya penunjukan ahli waris setelah wafatnya Pemegang Saham Pengendali (PSP). Hal ini menyebabkan BPR tidak dapat menyelenggarakan RUPS dan tidak dapat mengajukan pencalonan pengurus baru atau perpanjangan masa jabatan pengurus lama sehingga BPR itu tidak mampu melakukan upaya penyehatan.

Upaya penyehatan yang dilakukan BPR sampai dengan batas waktu yang ditentukan, tidak dapat memperbaiki kondisi BPR untuk keluar dari status BDPK yang harus memiliki Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) paling kurang sebesar 4%.

Dengan pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Baru Perkasa, maka Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai  Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

OJK kini menghimbau kepada nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Baru Perkasa untuk tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Masyarakat yang berkepentingan dapat menghubungi Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo Jl. Veteran Nomor 299, Surakarta – Jawa Tengah.