BREAKINGNEWS.CO.ID - Salah satu penyebab maraknya aksi unjuk rasa yang anarkis di Ibu Kota Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia belakangan ini adalah karena kurang efektif dan optimalnya kerja intelijen negara. Karena itu, untuk mengantisipasi dan mencegah kemungkinan terulangnya gangguan keamanan terhadap negara dan pemerintah menjelang pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin pada 20 Oktober mendatang, intelijen diharapkan dapat bekerja lebih efektif dan optimal.

Hal tersebut dikatakan pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono saat tampil sebagai pembicara dalam Seminar Kebangsaan bertajuk 'Unjuk Rasa: NKRI Mau Dibawa ke Mana?' di Jakarta, Kamis (4/10/2019).

"Kita punya intelijen Polri, intelijen Kejaksaan dan Badan Intelijen Negara (BIN).Tetapi ketiga lembaga intelijen ini jalan sendiri-sendiri tidak simultan Harusnya satu komando yang dipegang oleh BIN selaku koordinator. Intelijen harus berani menjadi inisiator menerjemahkan operasi-operasi yang harus dilakukan untuk mencegah berkembangnya gangguan keamanan akibat aksi unjuk rasa yang anarkis," papar Suhendra Hadikuntono yang juga pendiri Hadiekuntono's Institute (Research, Intelligence, Spiritual) ini.

Suhendra menegaskan peran intelijen bagi presiden sangatlah vital karena presiden mengandalkan informasi dari intelijen untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan-keputusan penting setiap harinya. Bahkan intelijen adalah agen pembangunan serta mata dan telinga presiden.

"Laporan intelijen itu laporan pertama dan utama yang dibaca presiden di negara mana pun di seluruh dunia, sebagai acuan presiden mengambil keputusan hari itu dan saat itu juga. Karena itu informasi yang diberikan oleh intelijen harus benar dan akurat. Sebab presiden tidak boleh salah dalam mengambil keputusan," terangnya.

Suhendra juga berharap ke depan sarana dan prasarana kerja intelijen dapat ditingkatkan. Pasalnya, saat ini peralatan yang digunakan intelijen negara sudah tidak tepat sasaran. “Kami mendorong pemerintah melakukan reformasi tata kelola sistem intelijen,” cetusnya.

Menurut Suhendra, Indonesia memiliki sekolah yang menghasilkan lulusan dalam bidang intelijen. Namun, para lulusan tersebut tidak mampu melakukan koordinasi satu sama lai sehingga cenderung tidak terserap di lapangan. "Banyak lulusan intelijen yang tidak mendapatkan job,” tukasnya.

Sistem intelijen negara, lanjut Suhendra, menjadi kekuatan pembangunan nasional. Jika sistem negara tidak berfungsi dengan baik, maka sangat berisiko bagi pertahanan dan keamanan negara.

Suhendra mencontohkan aksi demosntrasi yang dilakukan oleh mahasiswa pekan lalu. Untuk mendeteksi pergerakan aksi demonstrasi, katanya, diperlukan kerja-kerja intelijen yang canggih.

Kerja intelijen dimaksudkan untuk melihat sejauh mana aksi demonstrasi itu dilakukan, apakah akan menggangu stabilitas keamanan dan ketertiban negara atau tidak. Untuk mendapatkan informasi intelijen dengan baik, tambah Suhendra, dibutuhkan peralatan super canggih, sehingga kerja intelijen negara dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Namun, tegas Suhendra, peralatan intelijen Indonesia saat ini sangat jauh tertinggal dari negara lain. Akibatnya, Indonesia selalu kalah dalam perang informasi baik di dalam negeri maupun luar negeri.

"Alat sadap kita sudah lama, tidak mempunyai kemampuan jelajah seperti negara lain, sehingga sulit untuk menjangkau informasi intelijen," sesalnya.

Suhendra berharap sistem operasi intelijen Indonesia kembali ke ciri khas kerja intelijen, sehingga informasi penting terkait ancaman dari dalam maupun luar negeri dapat diantisipasi dengan baik. "Setiap operasi intelijen sebenarnya tertutup. Ini ciri khas dari intelijen," tandasnya.