BREAKINGNEWS.CO.ID - Dalam sidang paripurna DPR RI ke-28 masa persidangan V tahun sidang 2017-2018 dengan agenda Keterangan Pemerintah Mengenai Pokok-pokok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani dihadapan pimpinan dan anggota dewan pun memaparkan pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN tersebut oleh pemerintah. Adapun anggaran tersebut sebelumnya juga telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kami akan melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2017 oleh pemerintah kepada seluruh anggota dewan yang hadir," ujarnya dalam sambutan pemaparan anggaran di sidang paripurna Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Menurutnya, pengelolaan keuangan negara dinilai telah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada 2017 sebesar 5,07 persen. Hal itu meningkat jika dibandingkan pada pertumbuhan ekonomi 2016 yang hanya mencapai 5,03 persen. "Pemerintah mampu meningkatkan pengelolaan keuangan negara dengan pertumbuhan ekonomi pada 2017 sebesar 5,07 persen, lebih tinggi dari pada tahun 2016 hanya sebesar 5,03 persen," katanya.

Kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih, dapat diseimbangkan dengan faktor domestik yang cukup kondusif. Pertumbuhan ekonomi indonesia juga didukung oleh tingkat konsumsi masyarakat yang terjaga seiring dengan inflasi yang terkendali, pembangunan infrastruktur yang berdampak secara multiplayer pada aktivitas ekonomi dalam negeri serta mulai pulihnya nilai ekspor pada semester kedua tahun 2017. "Dengan kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017, angka domestik bruto atas dasar harga berlaku tahun 2017 mencapai Rp13.588,8 triliun, meningkat pada tahun 2016 yang sebesar Rp12.406,8 triliun," kata Sri Mulyani dalam paparannya.

Terkait dengan inflasi, pemerintah berhasil menjaga inflasi pada tahun 2017 sebesar 3,61 persen atau dibawah target inflasi yang telah ditetapkan dalam apbn perubahan tahun 2017 sebesar 4,3 persen. Rendahnya tingkat inflasi tersebut dipengaruhi oleh terjaganya kesimbangan sisi permintaan sisi penawaran serta rendahnya inflasi komponen harga yang diatur oleh pemerintah. "Untuk rata-rata nilai tukar rupiah pada tahun 2017 adalah Rp 13.384 per dolar AS yang lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi APBN perubahan sebesar Rp 13.400 per dolar AS. Stabilitas nilai tukar tersebut didukung antara lain dengan fundamental perekonomian yang baik dan perangkat kebijakan yang hati-hati dan kredibel," ungkapnya.

Realisasi rata-rata tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) selama tiga bulan pada tahun 2017 adalah sebesar 5,0 persen atau dibawah target APBN perubahan sebesar 5,2 persen. Rata-rata suku bunga tersebut juga lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata suku bunga pada tahun 2016 yang tercatat sebesar 5,7 persen. Hal ini merupakan pencapaian yang sangat baik mengingat pada saat yang sama di Amerika Serikat terjadi kenaikan dan serta kebijkan moneter di eropa yang cenderung kembali normal. "Dari sisi domestik, sentimen postif berasal dari implementasi berbagai paket kebijakan pemerintah untuk meningkatkan investasi, inflasi yang rendah dan terkendali serta kebijakan surat berharga negara yang disertai dengan peningkatan intensitas penerbitan SBN," imbuhnya.