BREAKINGNEWS.CO.ID-Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai apa yang disampaikan Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief melalui akun Twitternya bukanlah menyebarkan hoax. Hal itu disampaikan Fadli menanggapi tindak lanjut sejumlah pihak yang melaporkan Andi ke Bareskrim dengan tuduhan penyebaran hoax tujuh kontainer surat suara tercoblos.

"Kalau menurut saya, apa yang di cuitkan oleh saudara Andi Arief di Twitternya itu bukan menyebarkan hoax. Coba dibaca dengan jernih, dia kan hanya meminta klasifikasi, minta itu dicek," kata Fadli kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Fadli pun meminta kepada sejumlah pihak tidak menodai demokrasi Indonesia dengan kriminalisasi seperti yang dialami oleh Andi. Selain itu, Fadli juga meminta untuk tidak menjadikan hukum sebagai alat politik dalam mendiskriminalisasi seseorang.

"Jadi janganlah demokrasi kita dinodai dengan kriminalisasi, kalau demokrasi kita dinodai dengan kriminalisasi, mendingan nggak usah ada demokrasi," tegasnya.

"Orang berbeda pendapat kok semuanya mau diskriminasi dan menjadikan hukum itu sebagai alat politik. Ini kan masyarakat kita ini sudah melek untuk hal-hal seperti ini. Dan saya kira, kita ditertawakan oleh seluruh dunia. Negara demokrasi kok begini," imbuh Fadli yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Fadli juga berpendapat bahwa dalam berdemokrasi berbeda pendapat sudah menjadi hal yang lumrah. Perbedaan pendapat juga merupakan warna dari demokrasi itu sendiri. "Makanya hal-hal yang berbeda pendapat nggak usah diskriminasi. Hal-hal yang berbeda pendapat itu adalah warna demokrasi, ya harus berbeda pendapat. Kalau semuanya sependapat, semuanya senada gitu, ya itu bukan demokrasi namanya," terang Fadli.

Seperti diberitakan sebelumnya, kabar mengenai adanya tujuh kontainer berisi surat suara pemilu yang sudah tercoblos beredar mulai Selasa (2/1/2019) sore. Seperti rekaman suara yang didengar breakingnews.co.id mengatakan bahwa tujuh kontainer tersebut datang dari Cina. Informasi itu menyebut bahwa masing-masing kontainer berisi 10 juta lembar surat suara dan satu kontainer telah dibuka.

Kabar tersebut juga menyebutkan bahwa surat suara sudah dicoblos pada gambar pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01.

Menanggapi hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta Badan Pengawas Pemilu langsung turun ke lapangan guna melakukan pengecekan. Adapun pengecekan tersebut dilajukan di kantor Bea Cukai, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Setelah diselidiki, KPU pun memastikan bahwa kabar tersebut hoax. KPU tidak menemukan bukti-bukti seperti yang beredar.

Selain itu, KPU juga membantah kabar yang menyebut jika mereka telah menyita satu kontainer yang berisi surat suara yang sudah dicoblos.

"Berdasarkan keterangan yang didapat oleh pihak Bea Cukai, tidak ada kebenaran tentang berita tujuh kontainer tersebut, itu tidak benar," kata Ketua KPU Arief Budiman. "Tidak benar juga kabar bahwa ada TNI AL yang menemukan itu, dan tidak benar bahwa KPU dikatakan telah menyita satu kontainer tersebut," sambungnya.

Terkait dengan surat suara pemilu, Arief mengaku jika hingga saat ini pihaknya belum memproduksi surat suara. Ia mengatakan surat suara baru akan diproduksi pada pertengahan Januari 2019 ini.