BREAKINGNEWS.CO.ID - Kepolisian Republik Indonesia memastikan terus memonitor perkembangan penanganan kasus penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat Garuda tipe Airbus A330-900 Neo, yang kasusnya tengah ditangani pihak Kepabeanan Bea Cukai dan internal Garuda.
 
"Itu masih ditangani (Bea dan Cukai) bersama instansi perpajakan. Kami masih menunggu bagaimana nanti perkembangannya, tapi sampai saat ini kami masih memonitor penanganan kasus itu," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Tornagogo Sihombing menjawab Breakingnews.co.id saat dihubungi Senin (9/12/2019) sore.
 
Tornagogo yang mendapat promosi sebagai Kapolda Papua Barat ini enggan memastikan langkah apa yang akan dilakukannya menyikapi kasus yang menyeret Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara dkk, itu.
 
"Masih belum, masih menunggu lah, kami masih memonitor," ucapnya.

Saat ditanyakan apakah terkait dengan unsur pidana yang dilakukan (perbuatan Ari Askhara dkk) dibenarkan secara hukum, Tornagogo menjawab dengan berdiplomasi, "Itukan konteksnya, kan memang Bea Cukai yang akan menilainya, karena di dalam itu kawasan Kepabeanan. Jadi itu mereka yang akan menilainya, kasus itu seperti apa."
 
Ari Askhara bersama Direktur Capital Human Garuda Indonesia Heri Akhyar, Direktur Teknik dan Layanan Garuda Indonesia Iwan Joeniarto serta Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Garuda Indonesia Mohamad Iqbal diketahui berada dalam pesawat Garuda terbaru jenis Airbus A330-900 Neo dari Toulouse, Perancis pada Sabtu (16/11/2019) lalu. 
 
Pesawat itu membawa motor Harley Davidson dan sepeda Brompton yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi hingga diperkirakan merugikan keuangan negara ratusan hingga miliaran rupiah dari sektor pajak dan jasa.  
 
Sebelumnya, praktisi hukum Kamaruddin Simanjuntak, SH mendesak aparat penegak hukum Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Ari Askhara dan memproses secara hukum kasus penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat Garuda tipe terbaru Airbus A330-900 Neo.
 
Sebab upaya memasukan barang mewah tanpa dilengkapi dokumen yang dilakukan rombongan Ari Askhara, merupakan tindakan pelanggaran hukum dan nyata-nyata telah terpenuhi unsur pidananya. "Tindakan melawan hukumnya adalah persekongkolan jahat, penyalahgunaan wewenang, tindakan melawan hukum menyembunyikan barang-barang mewah yang diimpor tanpa dokumen sehingga merugikan pajak negara. Perbuatan yang seperti ini tidak boleh dibiarkan, karena bisa memberikan contoh buruk bagi yang lain," ucap Kamaruddin Simanjuntak kepada Breakingnews.co.id, Senin (9/12/2019).
 
Kamaruddin menilai tindakan Ari Askhara dkk bisa digolongkan kedalam sikap anasionalis sebagai seorang pejabat. Sebab yang dilakukan hanya memikirkan kepentingan pribadi dan kelompoknya diatas kepeningan bangsa dan negara.
 
Secara pribadi Kamaruddin mengaku mengenal Ari Askhara sejak 2018. Bahkan, saat Ari Askhara menjabat sebagai Dirut Pelindo III Surabaya, pengacara yang dikenal vokal ini pernah melaporkan Ari Askhara ke Bareskrim Polri terkait kebijakannya menaikan tarif pelabuhan sebesar 200 persen terhadap para importir bahan bakar minyak (BBM).  
 
"Saya sudah 3 kali melaporkan Ari Askhara dkk ke Bareskrim Polri dalam perkara pemerasan dan menaikkan tarif pelabuhan sebesar 200 % untuk importir BBM saat menjabat Dirut Pelindo 3 Surabaya. Namun banyak tangan yang melindunginya, sebab ketika kasusnya sudah masuk tahap Pro Justisia, beliau langsung dimutasi dan justru mendapat dihadiahi promosi sebagau Dirut Garuda," ujar Kamaruddin.

Kamaruddin menilai Ari Askhara merupakan 'simpanan' orang kuat semasa Kementeriaan BUMN dipegang oleh Rini Soemarno. "Pasca masuknya beliau ke Garuda sekitar Nopember 2018, 
Kebijakan Ari Askhara dinilai mencekek leher, akan tetapi posisinya tetap sangat kuat dan tidak tergoyahkan serta namanya diidolakan semasa Kementerian BUMN dipegang Rini Soemarno," ungkapnya.

Kini, Menteri BUMN Erick Thohir telah memberi sinyal yang tegas terkait kasus Ari Askhara. Kamaruddin berharap KPK dan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya tidak diam dan segera menangani kasus tersebut secara hukum. "Publik menunggu, kapan Kepolisian RI dan KPK RI berani menangkap dan menahan yang bersangkutan untuk diproses ke pengadilan. Sebab telah terbukti merugikan keuangan negara khususnya dari pajak pendapatan negara, sektor impor barang dan jasa," pungkasnya.