BREAKINGNEWS.CO.ID - Usai menjalani sidang kasus narkotika yang menjerat artis Roro Fitria di Pengadilan Jakarta Selatan Kamis (4/10/2018) kemarin. Kini Roro Fitria dituntut lima tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU). Selain itu, Jaksa juga meminta Majelis Hakim memberi denda Rp 1 miliar dan subsider 6 bulan penjara.

Dalam tuntutannya, Roro Fitria dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan transaksi narkotika golongan I, sehingga jaksa memutuskan menggunakan pasal 114 ayat 1 pada Roro Fitria.

"Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana selama 5 tahun serta denda Rp 1 miliar dan subsider penjara 6 bulan," kata jaksa Maidarlis dalam sidang Roro Fitria di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (4/10).

Dalam persidangan, jaksa juga menyebutkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Roro Fitria. Hal yang memberatkan bahwa Roro tidak mendukung program pemerintah dan merupakan publik figur. Sementara yang meringankan adalah Roro mengakui dan menyesali perbuatannya.

Setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan, Roro tak kuasa menahan tangis. Ia  pun menghampiri ibuanya, Raden Retno Winingsih, yang setia menunggunya selama persidangan.

Usai tuntutan dibacakan, Roro menghampiri ibunya, Setelah menangis dan dibelai oleh tangan ibundanya, Roro pun jatuh pingsan. Hal ini terlihat pada unggahan foto di akun Instagram gosip Lambert Turah.

Dalam postingan tersebut, Roro terlihat sudah jatuh pingsan di lantai persidangan. Sementara Roro ditidurkan di kursi persidangan. Usai lima menit berselang, Roro tampak sadarkan diri dan diberikan minyak kayu putih. Kemudian berjalan didampingi tim kuasa hukum.

Diketahui, Roro ditangkap sebelum sempat melakukan transaksi sabu seberat 2,4 gram yang dibelinya melalui WH. Pada 14 Februari di kawasan Ragunan, Pasar Minggu, keduanya pun diamankan pihak kepolisian.

Dalam kasus tersebut, Roro Fitria didakwa tiga pasal oleh Jaksa. Ketiga pasal tersebut di antaranya, Pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.