JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan tidak ada satu pihak pun yang boleh melakukan intervensi terhadap proses hukum. Ia menegaskan jika penegak hukum memiliki kewenangan untuk menangani kasus. "Tidak boleh Kapolri, menteri, presiden sekali pun, tidak boleh mengintervensi hukum. Tidak boleh menghentikan proses hukum di KPK maupun di Mabes Polri atau di Kejaksaan," katanya, Selasa (13/3/2018).

Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Riza terkait dengan imbauan Menko Polhukam Wiranto agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunda proses hukum yang diduga terkait calon kepala daerah hingga penyelenggaraan pilkada usai. Menurutnya, proses hukum terhadap calon kepala daerah yang terindikasi kasus korupsi harus dilanjutkan.

Alasannya, masyarakat perlu tahu seluk-beluk tentang calon kepala daerah yang akan dipilih, termasuk ada-tidaknya kaitan dengan kasus hukum."Masyarakat harus mengerti, harus tahu bahwa calon-calon ini yang paling penting sekarang adalah berintegritas. Kalau belum jadi saja sudah bermasalah, gimana nanti kalau jadi (kepala daerah)," tuturnya. "Pilkada ini proses politik, jalan terus, proses hukum (juga) jalan terus," tegas Riza.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wiranto meminta penundaan proses hukum calon kepala daerah yang diduga korupsi kepada KPK. Ia juga menilai proses hukum tersebut bisa mempengaruhi perolehan suara. "Karena apa? (Proses hukum) akan berpengaruh pada pelaksanaan pemilu, akan masuk ke ranah politik, akan masuk ke hal-hal yang mempengaruhi perolehan suara. Apalagi kalau sudah ditetapkan sebagai paslon, itu bukan pribadi lagi, tapi milik para pemilih, milik partai-partai yang mendukungnya, milik orang banyak," katanya.