JAKARTA -- Stabilitas perekonomian Indonesia terus terjaga. Hal ini terlihat dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Kuartal II 2017. Dalam laporan ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,01 persen. Bahkan data IMF menunjukan, posisi Indonesia jauh berada di atas pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,5 persen.

Perekonomian Indonesia bahkan berada di posisi tiga besar di antara kelompok negara G-20. Indonesia hanya kalah dari India (7,2 persen), dan China (6,6 persen). Sementara Indonesia berada jauh di atas negara besar lain seperti Australia (3,1 persen), Korea Selatan (2,7 persen), Amerika Serikat (2,3 persen), dan Jepang (1,2 persen).

“Kita perlu mengapresiasi capaian tersebut. Ini menunjukan ditengah situasi perekonomian global yang masih tak menentu, pondasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan tetap kokoh,” kata Setya Novanto, Ketua DPR RI, dalam rilisnya yang diterima breakingnews.co.id.

Menurut Setya Novanto, tak mengherankan jika lembaga pemeringkat kredit Standard and Poor (S&P) menaikan peringkat kredit Indonesia menjadi Investment Grade. Moody's Investors Service dan Fitch Ratings juga memberikan penilaian positif terhadap penilaian kredit Indonesia.

“Walaupun konsumsi rumah tangga hanya tumbuh menjadi 4,94 persen, saya kira ini bukanlah hal yang buruk. Bank Indonesia melaporkan, tabungan nasabah justru naik Rp 60,4 triliun. Artinya, kebijakan fiskal perekonomian tahun 2017 secara keseluruhan cukup baik. Pemerintah masih bisa menjaga pendapatan masyarakat,” ungkap Setya Novanto dalam rilisnya.

Selain itu, Setya Novanto juga menyatakan, DPR RI mendukung pemerintahan Jokowi - JK untuk terus melanjutkan reformasi memperbaiki iklim bisnis, menumbuhkan investasi. Selain itu juga meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat. DPR menilai, jika diperlukan, pemerintah bisa mengeluarkan paket kebijakan ekonomi seperti yang pernah dilakukan beberapa waktu lalu. Setidaknya sudah 15 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan dan terbukti memberikan efek positif dalam perekonomian nasional.

“Saya juga menghimbau kalangan dunia usaha agar tidak melakukan pengurangan tenaga kerja yang akan berefek pada penurunan daya beli masyarakat. Jika ada regulasi maupun hal lainnya yang dirasa tak bisa menopang dunia usaha, DPR RI siap menampung aspirasi dan mencari solusi,” sebut Setya Novanto dalam rilis tersebut..

Setya Novanto juga mendorong agar dana desa yang telah dianggarkan DPR RI, yang  mencapai Rp 60 triliun bisa segera disalurkan ke sekitar 75 ribu desa. Setiap desa rata-rata akan medapat Rp 1 miliar dari dana tersebut. “Melalui penggunaan yang tepat dan cermat, diawasi seluruh kalangan masyarakat di desa, saya yakin dana ini akan mampu menggerakan roda perekonomian desa. Pada akhirnya akan bisa meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat,” pungkas Setya Novanto dalam rilisnya.