BREAKINGNEWS.CO.ID -Kasus dugaan penganiayaan yang menimpa pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus diselidiki. Penyidik Polda Metro Jaya akan memeriksa Sekretaris Pribadi (Sespri) Gubernur Papua yang akan dilakukan pada Senin (11/2/2019) siang hari ini.

"Iya benar, diperiksa sebagai saksi," kata Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Siagian saat dihubungi, Senin (11/2/2019) di Polda Metro Jaya.

Meski begitu, saat disinggung lebih jauh mengenai waktu pemeriksaan itu, Jerry menyebut belum bisa memastikan hal itu. Ia beralasan hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak Sespri Gubernur Papua akan hadir atau tidak dalam pemanggilan pemeriksaan itu.

"Belum tahu (waktu pemeriksaan) karena belum dapat kabar dari pihak sana (Sespri Gubernur Papua)," ujar Jerry.

Gilang adalah orang yang diduga dipukul saat sedang mengambil foto aktivitas rapat antara Pemprov Papua dengan anggota DPRD Papua, di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu, 2 Februari 2019 malam. 

Saat Gilang memotret, sejumlah orang dari Pemprov Papua datang menghampiri Gilang karena tidak terima difoto. Mereka sempat menanyakan identitas Gilang. Meski sudah mengetahui Gilang pegawai KPK, namun mereka tetap 'menghujani' bogem mentah.

Akibatnya wajah Gilang mengalami luka memar dan sobek. Korban lantas melapor ke Polda Metro Jaya, Minggu, 3 Februari 2019.

Dari insiden itu, pihak Pemprov Papua melaporkan balik pegawai KPK itu atas tuduhan pencemaran nama baik. Sebab, di dalam HP pegawai KPK yang sempat diperiksa pihak pemprov, terdapat pesan jika salah satu pejabat ada yang akan melakukan tindak suap.

"Isi pesan WhatsApp terlapor sempat dibaca. Ada kata-kata yang berisi akan ada penyuapan yang dilakukan Pemprov Papua. Faktanya tidak ada penyuapan," kata Argo.

Atas dasar itu, pihak Pemprov Papua melalui Alexander Kapisa melaporkan kejadian ini, atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik, Senin, 4 Februari 2019. Dia melapor ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/716/II/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus.

Pasal yang dijerat yakni Tindak Pidana di bidang ITE dan pencemaran nama baik atau fitnah melalui media elektronik Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) dan Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE.