BREAKINGNEWS.CO.ID- Nasib Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kategori Dua (K2) di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menuai polemik terutama soal gaji. Salah seorang PNS K2 dari Kabupaten Manggarai Timur bernama Yoseph Don mengeluhkan proses pencairan gaji mereka ditingkat propinsi.
 
Kepada BreakingNews.co.id, Yoseph bersama teman-teman PNS K2 lainnya mengeluhkan sebagian gaji mereka yang belum dibayar terhitung selama 9 bulan. Yoseph pun mengirim surat resmi kepada redaksi BreakingNews.co.id terkait keluhan mereka tersebut. 
 
Berikut isi surat Yoseph Don, 
 
Mohon bantuan untuk kami, mengenai yang dialami bapak dan teman-teman PNS K2  yang dialihkan status kepegawaiannya ke provinsi  sejak 1 Januari 2017. SK bapak dan teman-teman dari CPNS ke PNS berlaku sejak tanggal 1 September 2016. 
 
Empat bulan penyesuaian gaji dari CPNS ke PNS dari September-Desember 2016 masih menjadi tanggungan Pemkab Manggarai Timur dan telah dibayar oleh Pemkab. Manggarai Timur. Namun di tingkat provinsi NTT dari Januari sampai September 2017  gaji masih dibayarkan sesuai gaji CPNS bukan gaji PNS. 
 
Bapak dan teman-teman telah dimintai persyaratan berupa berkas-berkas untuk penyesuaian gaji oleh provinsi NTT sejak Januari 2017 melalui Dinas UPT Wilayah VII Ruteng untuk Kab.Manggarai, Manggarai Timur dan Manggarai Barat. 
 
Bapak dan teman-teman juga mengirim langsung ke Biro Keuangan Provinsi NTT. Namun usaha mereka nihil. Baru pada bulan Oktober 2017 baru dibayarkan penyesuai gaji dari CPNS ke PNS. 
 
Kekurangan  selama kurang lebih 9 bulan sampai saat ini belum terbayarkan ke PNS K2 tersebut. Pernah mereka ke UPT untuk melaporkan hal ini. Lagi-lagi UPT tidak dapat berbuat apa-apa karena wewenang Dinas Provinsi NTT. Juga pernah dilaporkan ke Ombudsman, tapi tidak ada realisasi sampai saat ini. PNS K2 yang dialihkan ke provinsi NTT untuk Dinas UPT Wilayah VII sekitar 100 lebih orang.
 
Mohon bantuan untuk mengkonfirmasi permasalahan yang Bapak dan teman-teman hadapi ke instansi terkait dan juga kementerian terkait. Pernah ada PNS K2 yang ke Kupang untuk menanyakan hal kekurangan gaji yang belum dibayarkan tersebut namun jawaban dari Dinas PK Provinsi NTT sepertinya mereka cuci tangan. 
 
Kami meminta bantuan untuk mengorek dimana uang kekurangan gaji PNS K2 Provinsi NTT tersebut menguap, apa di PPKAD Provinsi, Biro Keuangan atau Bendahara Dinas Provinsi NTT. Padahal ini adalah hak mereka. Kita tidak ingin lahan subur korupsi tumbuh terus di NTT dan insan pers yang dapat membantu.
 
Terima kasih dan salam
Watunggong, 27 Agustus 2018
 
Yoseph Don
SMA Negeri I Sambi Rampas