BANDUNG - Posisi bakal calon Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil kian terjepit dalam konstelasi Pilkada Jabar 2018. Dinamika politik yang bergulir seakan membuat Ridwan Kamil kian terasingkan. Partai Golkar serta PDI-P telah lebih dulu menutup pintu untuk Ridwan Kamil setelah sinyal koalisi kian menguat. Partai Gerindra serta PKS yang notabene partai pengusung Ridwan Kamil pada Pilwalkot 2013 juga telah banting setir mendukung Deddy Mizwar serta Ahmad Saikhu.

Situasi kian pelik saat lima partai lain, Partai Demokrat, PPP, PKB, serta Partai Hanura sepakat untuk berkoalisi di Pilkada Jawa Barat 2018 mendatang, tanpa Partai NasDem yang menjadi satu-satunya partai pendukung Ridwan Kamil.

Lantas bagaimana nasib Ridwan Kamil di Pilkada Jabar? Menyikapi kondisi itu, pria yang akrab disapa Emil itu mengkau tak khawatir. Ia masih berkeyakinan, politik itu cepat berubah.

"Enggak, jangan terlalu khawatir saya ditinggalkan. Januari masih lama jangan menilai final, masih empat bulan lagi serta saya pernah mengalami pengalaman ini di tahun 2013," tutur Emil di Balaikota Bandung, Jalan Wastukancana, Kamis (24/8/2017).

Emil juga berkaca pada dinamika politik pada Pilkada DKI Jakarta dimana pengusungan pasangan baru diumumkan saat "injury time". "Jangan lupa pemilihan di Jakarta membuktikan pengusungan itu H-1. Jadi kalau disimpulkan berbulan-bulan sebelum hari pendaftaran menurut saya terlalu dini," katanya.

Buktinya, lanjut Emil, hingga saat ini belum ada partai yang sudah mendeklarasikan bakal calon gubernur serta bakal calon wakil gubernur. "Buktinya yang punya hitam putih baru saya (diusung NasDem). Apakah Pak Deddy Mizwar serta Ahmad saikhu sudah resmi? kan belum ada deklarasi, belum ada hitam putih, masih ada dinamika dari Gerindra serta dari mana-mana," kata Emil. "Jadi menurut saya kepastian itu akan terjadi siapapun itu kalau sudah ada hitam putih dukungan," tuturnya.

Ridwan Kamil yang sejak lima bulan lalu mendeklarasikan dirinya bersama Nasdem dianggap terlalu dini. Partai-partai politik enggan mendukungnya karena menganggap Wali Kota Bandung itu memunculkan namanya sendiri tanpa berkoordinasi dengan parpol. Terlebih selama ini ia juga tidak menjadi anggota atau kader salah satu parpol tersebut.