BREAKINGNEWS.CO.ID - Adanya wacana hukuman pidana yang dijerat dengan undang-undang (UU) ITE menjadi sorotan berbagai kalangan. Adapun UU yang akan dikenakan kepada pengajak golput di Pemilu 2019 yakni UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan jika hal itu baru hanya sebatas wacana. Dan wacana itu nantinya akan didiskusikan terlebih dahulu.

"Jadi begini, kalau misalnya ada seseorang dengan sengaja menyampaikan literasi yang berakibat terjadinya huru hara dan kegaduhan dimana-mana karena ketakutan dimana-mana, nah ini yang harus dikonstruksikan dengan pasal-pasal tertentu. Tetapi kaitan dengan UU teror ini baru wacana dan ini harus dikontruksikan khusus," kata Iqbal kepada wartawan saat ditemui usai acara seminar nasional yang mengusung tema 'Melawan Hoax Untuk Menciptakan Pemilu 2019 yang aman, damai dan sejuk di media sosial' di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Seperti diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam, Wiranto sebelumnya menyebut pihak yang mengajak golput sebagai pengacau. Dia mengatakan pihak-pihak itu dapat dikenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

"Ada Undang-Undang yang mengancam itu. Kalau Undang-Undang Terorisme enggak bisa, undang-undang lain masih bisa, ada UU ITE, Undang-Undang KUHP bisa," kata Wiranto, Rabu (27/3/2019).

Selain itu, Wiranto menilai orang-orang tersebut sudah mengacaukan proses Pemilu. Dirinya mengatakan, mereka telah mengancam hak dan kewajiban masyarakat dalam berpolitik. "Sesuatu yang membuat tidak tertib, sesuatu yang membuat kacau pasti ada sanksi hukumannya," ujarnya.

Lebih lanjut, Wiranto mengimbau masyarakat untuk tidak golput dalam Pemilu 2019. Masyarakat harus menggunakan hak pilihnya. Sebab, suara mereka akan menentukan arah Indonesia dalam lima tahun ke depan. "Agar hak politiknya tidak disia-siakan. Harapan kami seperti itu," kata Wiranto.

Wiranto mengatakan, masyarakat tak perlu takut untuk datang ke TPS ketika 17 April 2019. Sebab, pemerintah telah mengerahkan 593.812 personel TNI dan Polri dalam menjaga Pemilu 2019 berlangsung aman. Ribuan personel tersebut telah disebar di berbagai wilayah Indonesia.

Penyelenggara Pemilu dan pemerintah daerah pun siap untuk menjalankan Pemilu 2019 secara lancar dan aman. "Mereka sudah melakukan semaksimal mungkin apa yang bisa dilakukan," pungkasnya.