BREAKINGNEWS.CO.ID - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akhir-akhir ini dituding 'memelihara' aktivis. Adapun tudingan tersebut berawal dari pemberitaan media Sinar Keadilan tertanggal 12 Juli 2019 dengan judul 'Sepak Terjangnya Merusak Organisasi Mahasiswa, Kelompok Cipayung: Tukang Catut, Tangkap Aktivis Abal-Abal Binaan Polisi!.

Namun, breakingnews.co.id pada Jum'at (19/7/2019) pun mencoba menghubungi Wakabaintelkam Polri, Irjen Pol Suntana  untuk mengklarifikasi lewat pesan singkat terkait pemberitaan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, breakingnews.co.id belum mendapatkan balasan.

Perlu diketahui jika pemberitaan dari media Sinar Keadilan kini tengah menjadi sorotan. Salah satunya datang dari Barisan Pemuda Indonesia (BPI). BPI pun mendesak agar Kapolri Jendral (Pol) Tito Karnavian untuk segera mengklarifikasi isu tersebut.

"Dugaan aktivis dibina dan dipelihara polisi didapat sesuai tulisan yang tertera dalam media dan ramai dibahas usai beredar di salah satu media online, Sinar Keadilan," kata Wakil Ketua BPI, Kiki saat konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019).

Saat ditelusuri, dalam pemberitaan yang memuat judul 'Sepak Terjangnya Merusak Organisasi Mahasiswa, Kelompok Cipayung: Tukang Catut, Tangkap Aktivis Abal-Abal Binaan Polisi!'. Media tersebut juga mendesak agar Kapolri dapat menghentikan kegiatan tersebut. Pasalnya, ratusan aktivis mahasiswa dari berbagai kampus disebutkan tengah resah dengan isu tersebut.

Sementara itu, BPI menilai jika adanya pemiliharaan aktivis oleh pihak kepolisian bisa menimbulkan stigma negatif lantaran diduga memiliki tujuan tertentu. Bila berlangsung lama bisa berdampak negatif terhadap naluri aktivis. Mengingat yang seharusnya kritis terhadap kebijakan yang menyimpang dan merugikan rakyat banyak bisa melempem.

"Karena patut diduga bisa saja dijadikan sebagai alat untuk menggembosi setiap pergerakan aktivis yang hendak melawan kedzoliman dari penguasa. Ataupun hal terkait lainnya," tuturnya.

Breakingnews.co.id sendiri masih terus mencoba menghubungi pihak Mabes Polri untuk mengklarifikasi pemberitaan media Sinar Keadilan tersebut.