BREAKINGNEWS.CO.ID -  Subdit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap MIK (38), seorang berstatus guru SMP pelaku penyebar informasi ihwal tujuh unit kontainer berisi surat suara tercoblos. 

MIK membuat sendiri pernyataan yang berisi pesan bohong itu. “Pelaku mengunggah kalimat yang dibuat sendiri di akun Twitter miliknya @chiecilihie80,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jumat (11/1/2019).

Kalimatnha berbunyi “@dahnilanzar Harap ditindaklanjuti, informasi berikut: DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS.  HAYO PADI MERAPAT PASTI DARI TIONGLOK TUH.”

Pelaku mengunggah pada Rabu, 2 Januari 2019 pukul 00.04 WIB, cuitan di-retweet satu akun dan di-likes dua akun. Dia juga melampirkan tangkapan layar chat WhatsApp yang isinya berisi permintaan untuk memviralkan informasi tersebut.

“Pelaku mengaku tangkapan layar itu dia dapatkan dari Facebook, namun dia tidak bisa membuktikan,” tambah Argo. Tujuan pelaku membuat kalimat dan mengunggahnya adalah memberitahukan kepada para tim pendukung Prabowo-Sandiaga tentang  informasi surat suara itu.

Polisi menangkap MIK pada Minggu (6/1/2019) sekitar pukul 22.30 WIB di kediamannya yang berada di daerah Metro Cendana Kelurahan Kebon Dalam, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten. Pelaku berprofesi sebagai guru SMP.

Dalam penangkapan, tersebut polisi menyita  satu buah KTP atas nama MIK, S.PD, satu unit telepon genggam merek Xiaomi Redmi 4X warna hitam, satu buah SIM Card Indosat dengan Nomor 085624855469. 

Lalu, satu buah akun twitter dengan nama akun @chiecilihie80, tiga lembar cetakan tangkapan layar foto profil akun twitter dengan nama akun @chiecilihie80, satu satu akun facebook dengan nama akun chiecilihie dan empat lembar cetakan tangkapan layar foto profil akun Facebook chiecilihie

Dalam kasus tersebut tersangka dikenakan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-undang RI nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1 miliar dan/atau Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 10 tahun.