BREAKINGNEWS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan suap proyek Pembangkit listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau 1. Lembaga anti rasuah tersebut, pada Jumat (12/10/2018) memeriksa Direktur Utama PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) Iwan Agung Firstantara sebagai saksi dari mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham.

Dalam pemerikasaan yang dijalaninya di Kantor KPK tersebut, Iwan dicecar berbagai pertanyaan dari pihak penyidik KPK terkait pembahasan menyangkut pembagian fee dari proyek PLTU Riau 1. Usai diperiksa, Iwan menyatakatan bahwa dirinya tak mengetahui mengenai hal tersebut. Iwan menjelaskan kalau dirinya hanya terlibat dalam beberapa pertemuan-pertemuan menyangkut kesepakatan-kesepakatan formal, seperti pembahasan kerja sama dan pembentukan konsorsium pelaksanaan proyek.

"Kesepakatan yang informal yang macam-macam ya enggak nganu lah, enggak pernah. Hanya kesepakatan-kesepakatan formal saja," ujar Iwan.

Iwan mengaku baru mengetahui adanya pembagian fee dalam proyek tersebut setelah diungkap oleh KPK. Ia mendapatkan informasi tersebut dari media massa.”Saya tidak tahu mengenai adanya pembagian fee. Saya mengetahui hal itu dari media masa setelah KPK mengungkap kasus ini,” tegasnya.

Dalam kasus suap ini, Idrus Mahram sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Idrus diduga berperan dalam pemberian uang suap terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. Menurut KPK, Idrus berperan mendorong agar Eni menerima uang Rp 4,7 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo, selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Eni diduga menerima suap atas kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU. Eni memfasilitasi agar Kotjo dan perusahaannya menjadi rekanan anak usaha PT PLN Persero. Dalam pengembangan penyidikan diketahui bahwa Idrus ikut membantu dan bersama-sama dengan Eni Maulani menerima suap. Adapun, Idrus dijanjikan uang 1,5 juta dollar AS oleh Johannes Kotjo.