BREAKINGNEWS.CO.ID- Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira mengatakan, pihaknya menghargai sikap beberapa kader Partai Demokrat (PD) yang mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2019 mendatang. 
 
"PDI Perjuangan menghargai dukungan dari Kepala-kepala Daerah dan kader-kader PD yang obyektif melihat hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi," ujar Andreas kepada Breakingnews.co.id, Senin (10/9/2018). 
 
Menurut Andreas, sikap beberapa kader PD tersebut lebih mementingkan kepentingan bangsa ketimbang kontestasi lima tahunan tersebut. Meski kata Andreas, keputusan sejumlah kader tersebut mengandung resiko. 
 
"Artinya, para (kader) PD tersebut lebih mementingkan kepentingan bangsa. Merekapun bisa melihat dan membandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, sehingga meskipun tidak mudah dan berisiko," katanya. 
 
Andreas juga menilai keputusan mendukung Jokowi tersebut sangat objektif. "Pasti ini adalah keputusan obyektif demi kepentingan masayarakat di daerah dan demi kepentingan bangsa," katanya. 
 
PDIP kata Andreas tidak melihat sikap PD tersebut yang tidak memecat kadernya bentuk strategi politik bermain dua kaki. Diketahui, PD dalam Pilpres 2019 mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai Capres dan Cawapres. "Itu kan keputusan kader-kader individual," jelasnya. 
 
Sebelumnya Gubernur Papua Lukas Enembe mengklaim kader Demokrat di Papua termasuk yang menjabat sebagai bupati sudah menyatakan dukungan ke Jokowi. 
 
"Saya sudah sampaikan kepada Pak Sekjen (Demokrat), ini semua kader Demokrat baik bupati, semua dukung Jokowi. Sudah saya kasih tahu begitu," ujar Lukas di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9/2018). 
 
Lukas menegaskan siap menerima sanksi dari Demokrat. Menurut dia, politik adalah pilihan, karena itu dirinya memilih Jokowi. "Kita bilang Jokowi ya Jokowi," ujar dia.
Tanggapan DPP
 
Demokrat selaku partai Lukas Enembe rupanya memang mengizinkan kader-kader di Papua untuk mendukung Jokowi. 
 
"Tidak ada sanksi (untuk Lukas Enembe), kan saya sudah jelakan barusan bahwa memang ada daerah yang akan kami berikan dispensasi khusus, mengingat di sana kader kami pun, seperti Papua, 92 persen menginginkan berkoalisi dengan Pak Jokowi," kata Kadiv Advokasi Hukum Ferdinand Hutahean di kediaman SBY, Jalan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/9/2018).
 
Menurut Ferdinand, PD tak mau apabila kader-kadernya di Papua tidak dipilih karena PD mendukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres. 
 
"Kami hormati itu, jadi kami tidak mau juga mengorbankan kader kami di sana yang nantinya jadi tidak dipilih rakyat pada saat pileg karena garis politiknya harus utuh ya. Jadi ada dispensasi, nanti kami akan pikirkan formulanya seperti apa yg tepat. Tapi jangan meninggalkan dukungan kepada Pak Prabowo sebagai capres yang telah kami dukung secara resmi," jelas Ferdinand. 
 
Ferdinand menjelaskan, kader-kader di Papua sempat menggelar rapat dan hasilnya menginginkan berkoalisi dengan Jokowi. 
 
"Kami sedang pikirkan memang karena di sana (Papua) kader-kader kami mayoritas waktu melakukan rakorda memang menginginkan berkoalisi dengan Pak Jokowi. Tetapi secara umum dari 34 provinsi yang melakukan rakorda, ada 23 provinsi yang meminta berkoalisi dengan Pak Prabowo," ungkap Ferdinand.