Yogyakarta - Pengemudi taksi berbasiskan aplikasi daring yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi On-line Jogjakarta (PPOJ) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Daerah DIY di Jalan Malioboro, Yogyakarta, Senin, 17 Juli 2017.

Mereka mengemukakan penolakan atas Ketentuan Gubernur masalah taksi online serta Ketentuan Menteri Perhubungan No 32 2017. Mereka keberatan dengan pembatasan kemampuan mesin 1. 000 sentimeter kubik (cc), tubuh usaha, serta uji Kir.

Ketua PPOJ DIY, Muchtar Ansori juga mengklaim tidak sempat dilibatkan sepanjang pembuatan pergub. " Kami tidak sempat diberi sosialisasi. Cuma pihak managemen perusahaan yang dilibatkan, " tutur Muchtar di DPRD DIY.

Masalah kemampuan minimum, Muchtar menilainya mobil 1. 000 cc cukup aman untuk menarik penumpang. Tidak butuh uji Kir sekali lagi karna mobil keluaran baru.

PPOJ menilainya badan usaha yang diharuskan tidak butuh berupa perusahaan. Cukup berupa koperasi serta anggotanya tidak butuh merubah nama STNK jadi nama perusahaan.

Wakil Ketua DPRD DIY Arief Noor Hartanto merekomendasikan PPOJ melayangkan tuntutan ke Pemda DIY, bukanlah DPRD. Ia menerangkan Pergub dapat digugat dengan catatan Pemda DIY dapat dibuktikan tidak melibatkan pengemudi sepanjang sistem pengaturan draf pergub.

Tetapi, dia berjanji juga akan bertanya pada Biro hukum Setda DIY ihwal sistem pembentukan pergub itu. Meski demikian, dia merekomendasikan supaya PPOJ membuat penolakan berbentuk tertulis. " Untuk bukti serta pegangan kami bertanya ke Pemda DIY, " katanya.

Terlebih dulu, Plt Kepala Dinas Perhubungan DIY Gatot Saptadi menyebutkan pihaknya telah berkali-kali berdiskusi serta berkomunikasi pada manajemen Grab, Uber, serta Gojek. Gatot menyatakan sosialisasi ketentuan ke beberapa pengemudi jadi tanggung jawab pengelola perusahaan taksi on-line.