BREAKINGNEWS.CO.ID - Pada tahun politik saat sekarang ini, isu terkait dengan Komunis dan Khilafah terus menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya, kedua kelompok ini dianggap sebagai perusak bangsa dan negara. Pengamat politik Boni Hargens mengatakan jika Partai Komunis Indonesia (PKI) sekarang ini hanyalah ilusi semata. Sebab, Boni mengatakan jika sejarah telah melarang keberadaan organisasi tersebut tumbuh di tengah-tengah masyarakat.

"PKI itu hanyalah ilusi, tapi kalau Khilafah itu adalah fakta," kata Boni dalam diskusi politik yang mengusung tema 'Membedah Agenda Politik Komunisme & Khilafah di Pilpres 2019' di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10/2018).

Menurutnya, ada perbedaan antara Khilafah dan Komunis. Ia menilai jika orang-orang yang memiliki paham Kilafah lebih berbahaya ketimbang orang yang memiliki paham Komunis. Kenyataannya, kata Boni, pelaku teroris yang ada di negeri ini banyak memegang paham tersebut. Akibatnya, banyak korban berjatuhan. "Mako Brimob berapa orang korban, bom Surabaya juga," jelas Boni.

Adapun Komunisme dan khilafah adalah dua ideologi politik terlarang di Indonesia. Ideologi pertama dilarang melalui TAP MPRS XXV/1966 tentang Larangan PKI dan Paham Komunisme di Indonesia. Yang kedua dilarang Perppu 2/2017 tentang Ormas yang telah disahkan DPR menjadi UU. Kedua ideologi tersebut dinilai bertentangan dengan Pancasila.

Kendati telah dilarang UU, ideologi tentu tak lantas mati. Artinya, meski secara organisasional kedua ideologi tersebut sudah tak memiliki tempat bemaung lagi, namun ideologi itu akan tetap hidup melalui kader-kader, simpatisan dan para pengikutnya. Malah kemungkinan lebih militan dalam mempeljuangkan ideologi mereka karena menghadapi tantangan. Di satu sisi, mereka lebih sukar dideteksi karena sudah tidak memiliki organisasi lagi.

Memasuki tahun politik (Pemilu 2019), eksistensi para pengikut paham komunisme dan khilafah menj adi menarik untuk diulas dan didiskusikan. Benar atau tidaknya keberadaan dan keterlibatan mereka di tahun politik, memang perlu dibedah agar tidak menjadi komoditas politik bagi 'kepentingan tertentu. Atau menjadi hoaks.

Hadir dalam diskusi itu mantan Kepala Staff Kostrad 1998, Mayjen (Purn) Kivlan Zein; Penganat politik, Boni Hargens; PP GP Anshor, Nuruzzaman; mantan Gerakan Mahasiswa 1998, Haris Rusli Motti; Advokat, Djoko Edi Abdurrahman; Wartawan Senior, Jus Soema Dipradja; Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Guntur Romli.