JAKARTA - Ketua Prodi Islamic Studies Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Mohd. Sabri AR, menilai jika pengesahan RUU Antiterorisme saat ini memang penting dan mendesak. Meski melegalkan pemberantasan terorisme lewat UU No. 15 tahun 2003 atau Inpres No. 24 tahun 2003, hal itu dirasa tidak cukup. "Di atas kepentingan nasional, DPR dan Pemerintah tak bisa menunda-nunda lagi pengesahan RUU. Ini agar polisi dapat cepat menindak teroris hingga ke selnya," kata Sabri, Selasa (15/5/2018).

Sabri mengatakan jika hingga saat ini regulasi yang ada tidak memungkinkan polisi untuk menindak terduga teroris sebelum melakukan aksinya. Padahal, aksi teroris selalu dilakukan tersembunyi dan berujung pada jatuhnya korban jiwa. "Polisi bukan tak mendeteksi keberadaan kelompok teroris ini. Polisi sudah tahu sel-selnya, afiliasinya ke mana dan sebagainya. Tapi kan tetap tak berdaya," tegasnya.

Untuk itu, jika RUU Anti-terorisme tersebut disahkan dengan memperluas wewenang polisi, maka seseorang yang diketahui berafiliasi dengan ideologi kelompok teroris bisa diselidiki. Bahkan, polisi dapat langsung menindak indikasi perbuatan teror tersebut sebelum adanya suatu perbuatan. "Kalau sudah terbukti masuk ke dalam ideologi teroris, tidak perlu nunggu korban dulu baru ditindak," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, atas terjadinya rentetan serangan bom bunuh diri secara brutal dan menewaskan masyarakat serta aparat kepolisian di Surabaya, Jawa Timur, Kapolri Jenderal Tito Karnavian kembali menegaskan jika Revisi Undang-Undang (RUU) Anti-terorisme sangat penting untuk segera disahkan. Mengingat, situasi negara saat ini dinilai telah genting akibat aksi teror bom tersebut. Untuk itu, dirinya meminta kepada DPR untuk sesegera mungkin mengesahkan revisi atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tersebut.