BREAKINGNEWS.CO.ID-Pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam dugaan tindak penganiayaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bernama Muhammad Gilang Wicaksono. Kuasa hukum pihak Pemprov Papua, Stefanus Roy Rening juga membantah pegawai KPK itu mengalami patah pada bagian hidung dan robek di wajah sambil membawa bukti foto.

"Oleh karena itu, saya memperlihatkan gambar ini. Biar gambar yang berbicara, inilah gambar yang diambil jam 4 pagi hari Minggu tiga Februari 2019. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik apalagi pipi robek dan hidung patah," kata Stefanus Roy di Polda Metro Jaya, Senin (11/2/2019).

Stefanus Roy berharap para petinggi KPK tak menggiring isu kegagalan dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Gubernur Papua ke dugaan penganiayaan dua pegawai KPK. Dia juga berharap KPK tak jadi alat politik melakukan kriminalisasi terhadap pejabat pemerintahan, terlebih Pemprov Papua.

"Pimpinan KPK harus menjelaskan secara transparan dan terbuka perbuatan OTT yang dilakukan oleh oknum KPK. Itu permintaan saya, permintaan kami. Buktinya penganiayaan ini tidak ada, katanya hidung patah, katanya pipi robek, mana? Ini kami ambil jam 4 pagi dan kami minta izin kepada Kompol Danang di ruangan ini, kira-kira begitu, sikap kami seperti itu," ujarnya.

Seperti diberitakan, Gilang adalah orang yang diduga dipukul saat sedang mengambil foto aktivitas rapat antara Pemprov Papua dengan Anggota DPRD Papua, di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu, 2 Februari 2019 malam.

Sejumlah orang dari Pemprov Papua datang menghampiri Gilang karena tidak terima difoto. Mereka sempat menanyakan identitas Gilang. Meski sudah mengetahui Gilang pegawai KPK, namun mereka tetap 'menghujani' bogem mentah.

Peristiwa ini membuat wajah Gilang mengalami luka memar dan sobek. Korban lantas melapor ke Polda Metro Jaya, Minggu, 3 Februari 2019.

Tak ketinggalan, pihak Pemprov Papua melaporkan balik pegawai KPK itu atas tuduhan pencemaran nama baik. Sebab, di dalam HP pegawai KPK yang sempat diperiksa pihak pemprov, terdapat pesan jika salah satu pejabat ada yang akan melakukan tindak suap.

"Isi pesan WhatsApp terlapor sempat dibaca. Ada kata-kata yang berisi akan ada penyuapan yang dilakukan Pemprov Papua. Faktanya tidak ada penyuapan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol R.Argo Yuwono.

Atas dasar itu, pihak Pemprov Papua melalui Alexander Kapisa melaporkan kejadian ini, atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik, Senin, 4 Februari 2019. Dia melapor ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/716/II/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus.

Pasal yang dijerat yakni Tindak Pidana di bidang ITE dan pencemaran nama baik atau fitnah melalui media elektronik Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) dan Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE.