BREAKINGNEWS.CO.ID-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan dana swakelola yang akan diberikan pada masyarakat sudah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018. Oleh sebab itu tidak perlu dikhawatirkan apabila pemberiannya secara sembarang ataupun tak merata.

“Jadi kita menjalankan apa yang menjadi peraturan pemerintah dan ini biasanya disebut sebagai kegiatan partisipatory development, pembangunan partisipatif, dimana komunitas ikut di dalam kegiatan pembangunan,” terang Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan di Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Anies pun mengapresiasi Presiden RI Joko Widodo karena telah mengeluarkan Perpres tersebut mengingat aturan lama tidak memberikan ruang pada masyarakat supaya terlibat dalam proses pembangunan kampung.

Adanya Perpres dipastikan membawa dampak baik lantaran selama ini kegiatan gotong-royong di masyarakat tidak pernah didanai oleh negara, negara tidak mendanai gotong royong masyarakat, lewat dana swakelola kegiatan bisa dikerjakan.

“Alhamdulillah bapak presiden mengeluarkan PP baru no 16 tahun 2018, jadi memang PP baru yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat, tentu nanti ada ketentuan-ketentuan penerjemahannya, tapi dengan begitu masyarakat pun terlibat,“ kata Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu membantah kalau ada keterlibatan ataupun penerimaan dana swakelola terhadap organisasi massa seperti Front Pembela Islam (FPI). “Kalau ini kan organisasi kemasyarakatan, kemasyarakatan itu RT, RW ada ketentuannya, jadi LMK kemudian Karang Taruna, PKK, itu lah organisasi kemasyarakatan nah ini yang menurut saya rujuk,” imbuhnya.