BREAKINGNEWS.CO.ID - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penandatangan bersama PT Pembangunan Jaya Ancol untuk melaksanakan program pengendalian banjir di Jakarta. Nota Adendum ini ditandatangani oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, Cornelis Paul Tehusijarana, di Balairung, Jakarta Pusat, Rabu (11/7/2018).

Dalam perjanjian tambahan atau adendum itu tentang pembuangan lumpur (Sludge Disposal Site) dari hasil pengerukan sungai, waduk dan saluran area perairan Ancol Barat sebelah Timur. Di mana pada lahan seluas 120 hektar meter nantinya akan dipakai sehingga sungai ataupun waduk di Jakarta bisa menampunb air dengan kadar yang lebih kualitas.

“Seperti tadi sudah dipaparkan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Sekda Provinsi DKI Jakarta), saya berharap nanti seluas 120 hektar areal akan tercover, dan ini bisa memberikan nilai tambah pada kualitas air (dan) kualitas perairan kali Ancol. Harapannya (juga) nanti akan memiliki citra yang lebih baik tentang pariwisata kota di Jakarta,” kata Anies.

Anies berpesan bahwa perjanjian tambahan atau perpanjangan kerja sama ini bukan tujuan utama, hal ini adalah legal framework dengan tujuan utamanya adalah proses pelaksanaannya dan pekerjaannya. Ia pun mengimbau kepada seluruh SKPD terkait untuk memberikan dukungan dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam proyek ini. 

“Jadi pastikan bahwa seluruh project pembuangan lumpur ini berjalan dengan baik, tuntas dan benar-benar meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekitar Ancol. Insya Allah nanti Ancol jadi lebih indah, lingkungan di sekitar sana menjadi lebih bersih, dan yang tidak kalah penting adalah prinsip berkelanjutan, yaitu bisa kita adopsi (dan) kita laksanakan,” harap dia.

Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta, Yusmada Faizal memaparkan bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini didasari oleh beberapa perjanjian kerja sama terdahulu antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Pembangunan Jaya Ancol yaitu PKS tertanggal 13 April 2009 tentang Pembuangan Lumpur dari hasil pengerukan 13 sungai dan 5 waduk pada areal perairan Ancol Barat sebelah timur seluas kurang lebih 120 hektar, di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.

“PKS kemudian diperpanjang oleh PKS tertanggal 22 Desember 2010 dan tertanggal 4 Maret 2014 yang terakhir diperpanjang kembali melalui PKS tertanggal 11 Oktober 2017,” ujar Yusmada.

Adendum ini terkait pengelolaan areal sekitar kurang lebih 120 hektar dalam proyek pekerjaan pembuangan lumpur dari hasil pengerukan sungai, waduk, dan saluran pada areal perairan Ancol Barat sebelah timur yang terletak di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administratif Jakarta Utara. PKS ini berlaku pada saat ditandatangani sampai dengan selesainya pelaksanaan proyek pengerukan sungai, waduk dan saluran Proyek Jakarta Urban Flood Mitigation Project (JUFMP), paling lambat sampai dengan tanggal 28 Februari 2019.