BREAKINGNEWS.CO.ID -Pengusutan terhadap  kasus dugaan penganiayaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi bernama Muhammad Gilang Wicaksono terus bergulir. Polisi menyatakan akan memanggil Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua, Hery Dosinaen sebagai saksi dalam kasus ini. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono menyebut agenda pemanggilan terhadap Hery Dosinaen akan dilakukan pada Kamis 14 Februari 2019 mendatang. "Kita tunggu saja mudah-mudahan yang bersangkutan hadir dan kami bisa segera cepat untuk menyelesaikan kasus ini," kata Argo di Polda Metro Jaya, Senin (11/2/2019).

Tak hanya Hery Dosinaen, Argo mengatakan pihaknta juga akan memanggil dokter yang memeriksa Gilang. Rencananya pemerirksaan terhadap dokter itu akan dilakukan esok, Selasa 12 Februari 2019.

Sayangnya  Argo tak menyebut nama siapa identitas si dokter, termasuk dari rumah sakit tempatnya bertugas. "Kami ada agenda memeriksa dokter yang mengoperasi (korban) hari ini. Tapi yang bersangkutan minta re schedulle, rencananya dilakukan besok," kata Argo. 

Seperti diketahui, Gilang adalah orang yang diduga dipukul saat sedang mengambil foto aktivitas rapat antara Pemprov Papua dengan Anggota DPRD Papua, di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu, 2 Februari 2019 malam.

Pasca pemotretan, sejumlah orang dari Pemprov Papua datang menghampiri Gilang karena tidak terima difoto. Mereka sempat menanyakan identitas Gilang. Meski sudah mengetahui Gilang pegawai KPK, namun mereka tetap 'menghujani' bogem mentah.

Akibatnya, wajah Gilang mengalami luka memar dan sobek. Korban lantas melapor ke Polda Metro Jaya, Minggu, 3 Februari 2019.

Searah kasus tersebut, pihak Pemprov Papua melaporkan balik pegawai KPK itu atas tuduhan pencemaran nama baik. Sebab, di dalam HP pegawai KPK yang sempat diperiksa pihak pemprov, terdapat pesan jika salah satu pejabat ada yang akan melakukan tindak suap.

"Isi pesan WhatsApp terlapor sempat dibaca. Ada kata-kata yang berisi akan ada penyuapan yang dilakukan Pemprov Papua. Faktanya tidak ada penyuapan," kata Argo.

Atas dasar itu, pihak Pemprov Papua melalui Alexander Kapisa melaporkan kejadian ini, atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik, Senin, 4 Februari 2019. Dia melapor ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/716/II/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus.

Pasal yang dijerat yakni Tindak Pidana di bidang ITE dan pencemaran nama baik atau fitnah melalui media elektronik Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) dan Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE.