BREAKINGNEWS.CO.ID -  Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya mengusulkan desain kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Ma'ruf Amin mengusung konsep Trisakti. "Bagi kami di dalam sikap politik secara keseluruhan sebagai hasil dari sidang-sidang komisi yang kemarin, kemudian diputuskan ke dalam pleno, desain kabinet kami usulkan mengeluarkan konsep Trisakti," kata Hasto seusai penutupan Kongres V PDIP di Bali, Sabtu (10/8/2019).

Hasto mengatakan konsep Trisakti yang dimaksud yakni bangsa Indonesia harus berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi seperti keuangan, pangan, air, serta pertahanan dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

"Kita harus berdikari di bidang pertahanan. Kita perlukan TNI yang betul-betul profesional kemudian mampu menjadi pertahanan yang efektif. Kita perkuat dengan daya dukung industri persenjataannya," ujar Hasto seperti dikutip dari laman Antaranews.com.

Dia mengatakan desain Trisakti ini akan disampaikan Megawati selaku Ketua Umum PDIP kepada Presiden. "Tetapi terkait dengan struktur itu kami serahkan kepada Presiden," jelas dia.

GBHN

Pada bagian lain Hasto mengatakan, Kongres V PDI Perjuangan merekomendasikan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat kembali diberikan kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Amandemen yang kita perlukan adalah amandemen yang bersifat terbatas, berkaitan GBHN," katanya.

PDIP menilai Presiden tetap harus dipilih rakyat sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Sebab, pemilihan Presiden secara langsung memberikan mandat yang sangat kuat bagi Presiden terhadap legitimasi dan legalitasnya dengan jaminan masa jabatan lima tahun, kecuali melanggar konstitusi.

Namun terkait haluan negara, kata Hasto, diperlukan garis besar yang ditetapkan MPR sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia.

Dia mengatakan dengan adanya GBHN maka semuanya dibimbing oleh sebuah arah, yakni bagaimana bangsa Indonesia maju dan dapat menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa maju.

Meskipun demikian, kata Hasto, secara teknis rekomendasi terkait GBHN itu harus dibicarakan dengan para ketua umum partai politik.