BREAKINGNEWS.CO.ID - Partai Demokrat di beberapa daerah memberikan dispensasi kepada kadernya untuk mendukung petahana Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Padahal, DPP Demokrat telah menyatakan sikapnya untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Apa alasan PD?

Wasekjen PD Andi Arief pun mengungkapkan jika alasan partainya untuk memberikan dispensasi tersebut yakni tak lain adalah untuk mempertimbangkan kepentingan elektoral partainya. Andi juga mengungkapkan setidaknya ada 5 DPW Demokrat yang memberikan dispensasi tersebut. "Untuk semetara ini masih Papua (yang diberi dispensasi), Sulut kan emang imbang suaranya. Masih Papua karena kita berkepentingan juga suara di Papua dong. Kalau kita paksakan suara Pak Prabowo di sana kan relatif gak terlalu besar," katanya, Minggu (9/9/2018).

Meski ada 5 DPW yang memberikan dispensasi tersebut, namun di daerah lain yang masih memiliki potensi untuk dimenangkan Prabowo tentu tidak diberlakukan hal demikian. "Jadi ada kepentingan partai ada kepentingan pilpres. Ada juga peta politik di mana kita sudah baca di sana Pak Prabowo tidak begitu kuat," ujar Andi menjelaskan.

Menurut Andi, PD perlu berhitung soal dampak elektoral tersebut. Karena, hal itu terkait dengan kemenangan di Pemilu 2019. Baginya, tak mungkin Prabowo-Sandi bisa menang jika partai pengusungnya tidak mendapatkan jumlah suara yang cukup. Meski demikian, dirinya menegaskan jika hal itu bukanlah bentuk dari pengkhianatan PD atas pasangan Prabowo-Sandi.

"Jadi teorinya kalau partai ini mendapat suara besar, misalkan Gerindra dan PD, PAN, PKS itu, lebih menjamin untuk menang pilpresnya. Nggak mungkin misalnya Gerindra 10%, Demokrat 7%, PKS 3%, PAN 4% itu menang pilpres, itu nggak mungkin. Jadi teorinya sebesar-besarnya menang pileg lebih menjamin untuk menang pilpres," tutur Andi Arief. "Kita nggak melakukan pengkhianatan justru lebih fair," imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan jika pihaknya memberikan dispensasi kepada kadernya untuk mendukung Jokowi. Alasannya yakni jika mayoritas kader PD di Papua mendukung Jokowi untuk kembali maju di periode kedua pemerintahannya. "Justru kami akan carikan formulanya supaya tidak disebut dua kaki ya. Tapi kepentingan partai, caleg-calegnya di daerah itu kan harus di ini ya mungkin kita akan meminta kader kami untuk tidak usah masuk secara resmi di tim pemenangan. Mungkin itu salah satu cara kami nanti," kata Kadiv Advokasi Hukum PD, Ferdinand Hutahaean, Minggu (9/9).