BREAKINGNEWS.CO.ID - Kasus dugaan tindak pidana korupsi terhadap mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Denny Indraya, sudah muncul sejak beberapa tahun lalu. Tepatnya pada tahun 2015, Denny sudah dinyatakan sebagai tersangka terkait Skandal Payment Gateway 2014 oleh Bareskrim Mabes Polri. Dalam dugaan cukup jelas disebutkan bahwa Denny Indrayana disangka melanggar Pasal 2 dan 3 UU Tiipikor Tahun 1999.

Dalam kasus tersebut Menteri Keuangan kala itu juga telah menyebutkan bahwa Payment Gateway Rp 50000,- yang dipungut dari setiap Paspor adalah perbuatan illegal dan melanggar hukum. Begitu juga dengan Barang Bukti 13 bundel berkas, serta  722 surat  dan 77 print out yang dinyatakan sebagai BB oleh pihak Bareskrim Polri, bahkan telah memeriksa sekian banyak saksi dan ahli dalam perkara Denny Indrayana ini.

Namun Denny sendiri sudah membantah terkait tuduhan tersebut. Sebaliknya ia menyatakan jika hal itu bukanlah korupsi melainkan kriminalisasi atas sebuah inovasi berbasis Teknologi. "Ini kriminalisasi atas inovasi pelayanan publik antipungli berbasis teknologi," terang Denny, seperti dikutip oleh Detik.com pada Rabu (4/3/2015).

Sementara pihak Mabes Polri sendiri mengaku masih terus menyidik kasus dugaan korupsi ini meski sudah muncul ke permukaan sejak Maret 2015. Polri sendiri juga belum memberikan kepastian mengenai hasil penyidikan kasus yang menjerat Denny Indrayana tersebut.

Berkas perkara Denny ini setidaknya sudah tiga kali bolak-balik ke meja jaksa. Puluhan, nyaris seratus saksi diperiksa, termasuk mantan Menteri Hukum dan HAM kala itu Amir Syamsuddin. Namun, dokumen yang menjadi syarat untuk maju ke tahap persidangan itu tidak kunjung dinyatakan lengkap.

Keberatan OC Kaligis

Kondisi ini tentu dipertanyakan sejumlah pihak. Salah satunya Pengacara kondang Prof. DR. OC. Kaligis SH, yang saat ini masih mendekam di Lapas Sukamiskin.

"Hingga saat ini kasus Denny Indrayana sepertinya "dipeti-eskan" begitu saja. Padahal sangat mencolok, apakah perkara Denny Indrayana itu karena tidak ditangani KPK? Atau karena Denny Indrayana itu adalah koleganya pihak KPK, begitu? Apakah kalau masih merupakan koleganya, kasusnya cukup ditangani pihhak Polri lalu "dipeti-eskan" begitu saja. Saya sangat keberatan dan sangat terlecehkan." ungkap Prof. DR. OC. Kaligis SH, di Lapas Sukamiskin Bandung.

Kaligis juga menyoroti kegiatan Denny Idrayana saat ini yang diberikan kebebasan pergi bekerja dan mengajar di sebuah universitas di Melbourne Australia. "Apalagi secara mencolok Denny Indrayana sempat menjadi driver taksi di Australia itu, belum lama ini tampil di acara bergengsi ILC TV One. Hal ini membuat banyak pihak sangat miris dan membatin, padahal mustinya aparat terkait juga memproses secara hukum hingga kepenuntutan di meja persidangan pengadilan. Biarlah nanti majelis hakim yang menyatakan dia bersalah atau tidak. Saya akan menggugatnya." kata OCK.

"Sangat setuju Presiden Joko Widodo memang tidak suka intervensi hukum, tapi itu Kapolri 'kan anak buahnya harus bertindak adil dong. Apalagi sekarang ini kita mau memasuki Pilpres yang nyaman dan berkeadilan. Saya yang sudah tua bangka dan bau tanah saja tega mereka hukum berat tanpa bukti yang kuat, karena semua fakta hukum dan pembelaan saya, dikesampingkan oleh hakim" pungkas OCK yang selalu meledak ledak kalau ingat trauma KPK dimasa lalu itu.

Selain sempat mengajar dan menjadi sopir di Melbourne, nama Denny juga kembali mencuat saat menjadi Kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama (MSU). Denny Indrayana memang telah  memustukan menjadi pengacara pengembang proyek Meikarta itu, yang kini tengah ditangani oleh KPK. Namun Denny mengatakan, ia memiliki alasan tersendiri mengapa ia menjadi pengacara MSU. "Personal. Sayangnya saya tidak bisa paparkan apa alasan personal itu," ucap Denny. Ia hanya mengisyaratkan bahwa ada seseorang yang ia hormati yang memintanya menjadi pengacara pengembang Meikarta.

Selain itu, Denny mengatakan, ia sudah menerangkan kepada PT MSU bahwa pihaknya akan bekerja dengan pola mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika dalam perkembangannya KPK menganggap PT MSU juga bertanggung jawab dalam kasus ini, dia akan meminta perusahaan untuk kooperatif dan tidak melakukan perlawanan hukum yang kontraproduktif.

"Yang pasti, saya tidak menjadi kuasa hukum para tersangka (atau saksi) yang di OTT ataupun sudah diperiksa KPK. Saya menjadi penasihat hukum korporasi (MSU-PT Mahkota Sentosa Abadi), lebih ke kerja Non Litigasinya, dan bukan menjadi lawyer bagi para pesakitan di KPK," ujar Denny seperti dikutip akurat.co.