BREAKINGNEWS.CO.ID - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti isu poligami yang belakangan ini kerap menjadi perdebatan. Waketum MUI Zainut Tauhid mengimbau semua elite partai politik tidak menyinggung isu suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA di Pemilu 2019. Zainut mengungkapkan, Politisasi SARA dampaknya sangat berbahaya karena dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Isu poligami yang kini ramai dibicarakan di jagat politik, sebelumnya dihembuskan Ketua Umum PSI Grace Natalie dengan menyebut mereka akan menolak poligami karena dianggap sebagai salah satu sumber ketidakadilan bagi perempuan. "Isu poligami, misalnya, meskipun hal itu merupakan fenomena sosial, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa masalah tersebut bersentuhan dengan keyakinan dan syariat agama Islam. Ketika hal itu dieksploitasi untuk kepentingan politik, maka dipastikan menimbulkan ketersinggungan dan melukai perasaan umat Islam karena meyakini dan mengimani bahwa poligami itu adalah salah satu syariat yang terdapat di dalam ajaran Islam," jelas Zainut melalui keterangan tertulisnya, Selasa (18/12/2018).

MUI mengajak semua pihak, khususnya para elite politik, menghindari politik fitnah, kampanye berbau SARA, dan ujaran kebencian. Menurut Zainut, hal itu bisa merusak peradaban, menghambat konsolidasi demokrasi, serta menghancurkan sendi-sendi kebinekaan dan kerukunan bangsa."Kepada KPU dan Bawaslu diminta untuk bertindak tegas kepada para peserta pemilu yang melakukan politik SARA sehingga pemilu berjalan dengan damai, bersih, dan dan aman," tegas Zainut.

Lebih lanjut, Zainut mengatakan poligami adalah satu syariat Islam. "Poligami adalah salah satu di antara syariat Islam. Banyak kita temukan dalil atau hujah, baik itu di dalam Alquran maupun Al-Hadits, yang membolehkan seorang muslim melakukan poligami. Meskipun demikian, dalam praktiknya tidak mudah dilakukan oleh setiap orang karena ada beberapa persyaratan yang cukup berat," kata Zainut.

Persyaratan tersebut, kata Zainut, misalnya, pertama, pelaku poligami harus memiliki sikap adil di antara para istrinya. Kedua, harus semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Ketiga, harus dapat menjaga para istrinya, baik menjaga agama maupun kehormatannya. Keempat, wajib mencukupi kebutuhan nafkah lahir dan batin para istri dan keluarganya.

"Para ulama berbeda pendapat, setidaknya terbelah menjadi dua. Pertama, kalangan Syafiiyah dan Hanbaliyah yang tampak menutup pintu poligami karena rawan dengan ketidakadilan sehingga keduanya tidak menganjurkan praktik poligami. Sementara kalangan Hanafiyah menyatakan kemubahan praktik poligami dengan catatan calon pelakunya memastikan keadilan di antara sekian istrinya," ulas Zainut.