CILACAP - Unit Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah lakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada Kepala Desa Widarapayung Kulon, Kecamatan Binangun bernama Ridwan (40), Jumat (23/6/2017).

Ridwan diamankan dengan barang bukti uang sebesar Rp 515 juta yang disangka adalah hasil pungutan liar pada PT Lautan Emas Jaya (LEJ) yang beralamat di Jalan Lancang desa setempat.

Tanda bukti yang diamankan berbentuk uang tunai sejumlah Rp 100 juta, serta check sebesar Rp 415 juta.

Kepala Unit Reserse Kriminil Polres Cilacap AKP Agus Supriyadi waktu melaunching hasil OTT, Senin (17/7/2017) menyebutkan, pada tanggal itu, petugas memperoleh info kalau juga akan ada transaksi pungli yang dikerjakan tersangka pada PT LEJ dengan modus menarik kompensasi atas kesibukan usaha tambak udang seluas 35 hektar di pesisir Pantai Widarapayung Kulon.

Agus menerangkan, sebelumnya dikelola jadi tambak udang oleh PT LEJ, pada tahun 1970 tempat itu dikerjakan oleh warga setempat untuk menanam pohon kelapa, pepaya, dsb. Baru pada 2014, PT LEJ masuk ke desa itu serta ganti hasil garapan orang-orang.

" Berdasar pada info pihak PT Lautan Emas Jaya telah dibayar lunas. Tetapi oknum Kades Widarapayung masih tetap saja lakukan pungli berkaitan dengan persoalan itu, " tuturnya.

Agus mengungkap, modus yang dipakai tersangka yaitu dengan membuat Ketentuan Desa (Perdes) tentang pungutan kompensasi itu tanpa ada memohon legalitas pada Bupati Cilacap lewat Camat Binangun. Oleh karenanya, perdes itu dinilai cacat hukum.

" Kami telah bekerjasama dengan Kasubbag Perundang-undangan Kabupaten Cilacap, memang benar perdes itu tidak sah, " tuturnya.

Agus menjelaskan, berdasar pada info PT LEJ, uang kompensasi yang disebut sudah dibayar lunas dalam dua tempo pembayaran. Pertama diangsur sebesar Rp 1, 5 miliar, serta ke-2 sebesar Rp 3, 1 miliar.

“Walau telah lunas, oknum kades itu tetaplah memohon uang kompensasi hasil panen tambak udang pada PT Lautan Emas Jaya, hingga perusahaan memberikan laporan hal itu pada Tim Saber Pungli, ” katanya.

Terkecuali uang tunai, petugas juga mengambil alih beberapa check serta lembaran ketentuan desa mengenai kompensasi itu.

“Tersangka sekarang ini kami tahan untuk memudahkan sistem penyidikan, ” tuturnya.

Atas tindakannya, tersangka dijerat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman penjara minimum empat tahun serta maksimum 20 tahun.