BREAKINGNEWS.CO.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan secara teknis dalam perizinan pembangunan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ia menyebutkan jika hal tersebut berada ditangan Bupati Bekasi atas rekomendasi Gubernur yang memimpin pada saat itu.

“Perizinan itu kewenangaan Bupati atas rekomendasi dari Gubernur. Secara teknis kami (Kemendagri) tidak punya wewenang. Kalau ditanya mengenai pembicaraan saya dengan Bupati melalui telepon selular, itu kan tugas saya sebagai Mendagri dalam hal ini selaku pembina. Tapikan saya sudah tegaskan kalau perizinan itu harus diproses dan dijalankan berdasarkan aturan yang berlaku,” kata Mendagri usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin di Gedung KPK, Jakarta Selatan pada Jumat (25/1/2019).

Dijelaskan Mendagri Tjahjo Kumolo bahwa tata cara pemberian rokomendasi dari Gubernur terkait perizinan kepada Bupati tersebut sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat, Pasal 10 huruf f.

“Perda tersebut juga telah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang belum disusun dan diterbitkan oleh Gubernur walaupun sudah 4 tahun diamanahkan Perda, sehingga proses perijinan terhambat dan perlu ada solusi yang terbaik," jelas Mendagri.

Dalam kasus ini, telah menetapkan sembilan tersangka, yakni Bupati Bekasi Neneng Hassah Yasin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi Jamaludi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati.

Kemudian Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi. Sementara dari pihak swasta yakni, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, pegawai Lippo Group Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group yaitu Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

Neneng bersama pejabat-pejabat Pemkab Bekasi itu diduga menerima suap sebanyak Rp 7 miliar, dari komitmen pemberian senilai Rp 13 miliar. Sementara pemberi suap adalah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro; konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra; serta pegawai Lippo Group bernama Henry. Keempat orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebagai penerima suap, Neneng dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sementara pihak-pihak yang menjadi pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.