JAKARTA- Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menegaskan, masuknya pasal korupsi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan mengancam kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
 
"Masuknya pasal Korupsi dalam RKUHP dapat dipastikan akan mengancam kerja KPK," ujar Abdul kepada BreakingNews.co.id, Kamis (14/6/2018). Menurut Abdul, hal tersebut berdampak pada tindak pidana korupsi menjadi terdegradasi menjadi tindak pidana biasa (lex generalis) dan bukan lagi kejahatan luar biasa (extra odinary crime). "Tindak pidana korupsi akan terdegradasi menjadi tindak pidana biasa, bukan lagi extra odinary crime dan penanganannya tidak luar biasa lagi. Dengan begitu tipikor tidak bisa lagi ditangani KPK," jelasnya. 
 
Selanjutnya kata Abdul, Tipikor akan menjadi tindak pidana yang diatur dalam dua UU dan ini pada level implementasi akan nenimbulkan masalah sebagai hukum antar waktu. Dalam perspektif pidana kata Abdul harus diterapkan yang lebih ringan bagi pelanggarnya.  "Ini artinya komitnen kita sebagai bangsa untuk pemberantasan korupsi diragukan. Termasuk di dalam dihapuskannya uang pengganti dan berbedanya uang denda. Itu artinya ada dua aturan yang berbeda ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum," tegasnya. 
 
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo menyatakan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus tindak pidana korupsi tetap berlaku, meski beberapa ketentuan diatur dalam RKUHP. Hal itu disampaikan terkait polemik dimasukannya tindak pidana korupsi ke dalam pasal-pasal pada Rancangan Undang-Undang KUHP.
 
“KPK dalam RKHUP bahkan dipertegas dan diperjelas sehingga kekhususan UU yang dimiliki oleh lembaga yang lex spesialis seperti BNN (Badan Narkotika Nasional) dan KPK tetap berjalan dan dipertegas di UU KUHP itu tetap berjalan ada dan berjalan sesuai dengan fungsi, dan mengacu pada itu,” kata Bambang Soesatyo di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/6/2018).
 
Kewenangan KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK secara khusus sehingga tak terpengaruh dengan KUHP. KPK, kata Bamsoet, masih tetap memiliki kewenangan menangani perkara korupsi, termasuk seluruh ketentuan yang diatur dalam RKUHP.