BREAKINGNEWS.CO.ID- Anggota Komisi II DPR RI, Eddy Kusuma Wijaya menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak taat hukum. Hal tersebut dikatakan Eddy menanggapi kebijakan KPU yang menerbitkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Pemilu 2019. Politisi PDIP ini menilai KPU tidak peduli dengan saran DPR RI, Bawaslu dan para ahli hukum. 
 
“KPU-nya nggak tahu aturan hukum, taunya hanya kekuasaan,” ujar Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/7/2018).  “KPU hanya sok tahu dan sok kuasa, tidak peduli dengan saran pendapat dari DPR, Bawaslu, ahli-ahli hukum dan saran dari pemerintah,” tegasnya. 
 
Menurut Eddy, pihak yang mencabut hak politik sesorang harus undang-undang (UU) dan atau Keputusan hakim di sidang Pengadilan.  "PKPU No 20 / 2018 harus segera di ajukan judicial refiew ke MK oleh orang yang merasa dirugikan hak politiknya oleh PKPU tersebut, dan atau oleh para ahli hukum demi tegaknya hukum yang berkeadilan di Negara kita ini," jelasnya. 
 
Seperti dilansir dari situs resmi KPU RI, www.kpu.go.id, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019, Sabtu (30/6/2018).  PKPU ini akan menjadi pedoman KPU melaksanakan tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019.

Salah satu poin di PKPU itu mengatur mengenai larangan mantan koruptor maju sebagai caleg. Aturan itu tertera pada Pasal 7 Ayat 1 huruf h, berbunyi "Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi,". Ditetapkannya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, maka ketentuan tentang larangan eks koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran bakal caleg mendatang. 

Selain itu, KPU juga telah mempersiapkan pelaksanaan tahapan pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019, seperti formulir-formulir pencalonan dan daftar rumah sakit yang memenuhi syarat sebagai tempat pemeriksaan kesehatan dalam rangka pemenuhan syarat calon. Adapun pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota untuk Pemilu 2019 akan dibuka mulai 4 hingga 17 Juli 2018.