BREAKINGNEWS.CO.ID -Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Papua, Stefanus Roy Rening menuding pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sengaja merusak citra Gubernur Papua Lukas Enembe lewat pembentukan opini penganiayaan terhadap pegawai KPK pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang gagal terhadap Gubernur Papua. KPK ditantang untuk menjelaskan secara terbuka dan blak-blakan soal indikasi korupsi yang didilakukan kliennya, Lukas Enembe.

"KPK harus jujur menjelaskan secara terbuka dugaan tindak pidana apa yang saudara sedang selidiki terhadap Gubernur Papua, (Lukas Enembe)," kata dia di Polda Metro Jaya, Senin (11/2/2019).

Stefanus Roy menjelaskan, sehari sebelum kejadian dugaan penganiayaan terhadap pegawai KPK bernama Muhammad Gilang Wicaksono di Hotel Borobudur, Sawah Besar, Jakarta Pusat terjadi pada Sabtu 2 Februari 2019, Lukas Enembe diundang KPK guna koordinasi soal komitmen pemberantasan korupsi. Maka dari itu, Roy menilai KPK tengah berusaha merusak citra Gubernur Papua.

"Kenapa pada hari Sabtu mereka melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap Gubernur Papua?" ujarnya.

"Jangan merusak pencitraan Gubernur Papua. Ini yang sedang dilakukan oleh pimpinan KPK," kata Stefanus Roy. 

Gilang adalah orang yang diduga dipukul saat sedang mengambil foto aktivitas rapat antara pihak Pemprov Papua dengan Anggota DPRD Papua, di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu, 2 Februari 2019 malam.

Sejumlah orang dari Pemprov Papua datang menghampiri Gilang karena tidak terima difoto. Mereka sempat menanyakan identitas Gilang. Meski sudah mengetahui Gilang pegawai KPK, namun mereka tetap 'menghujani' bogem mentah.

Akibatnya wajah Gilang mengalami luka memar dan sobek. Korban lantas melapor ke Polda Metro Jaya, Minggu, 3 Februari 2019.

Dari situ, pihak Pemprov Papua melaporkan balik pegawai KPK itu atas tuduhan pencemaran nama baik. Sebab, di dalam HP pegawai KPK yang sempat diperiksa pihak pemprov, terdapat pesan jika salah satu pejabat ada yang akan melakukan tindak suap.

"Isi pesan WhatsApp terlapor sempat dibaca. Ada kata-kata yang berisi akan ada penyuapan yang dilakukan Pemprov Papua. Faktanya tidak ada penyuapan," kata Argo.

Atas dasar itu, pihak Pemprov Papua melalui Alexander Kapisa melaporkan kejadian ini, atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik, Senin, 4 Februari 2019. Dia melapor ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/716/II/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus.

Pasal yang dijerat yakni Tindak Pidana di bidang ITE dan pencemaran nama baik atau fitnah melalui media elektronik Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) dan Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE.