JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mempersoalkan terkait proses hukum calon kepala daerah. Bahkan sebaliknya, KPU mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat terkait.  Menurut KPU, meskipun ada calon kepala daerah yang tengah menghadapi proses hukum, proses pilkada pun tetap bisa berjalan. Pihaknya hanya membantu mengedukasi pemilih agar memilih calon berdasarkan rekam jejak calon.

"Pandangan bahwa proses hukum menunggu pilkada serentak selesai itu murni pandangan pemerintah, bukan pandangan KPU. Justru sebaliknya, KPU mendukung upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum baik KPK, Kepolisan, Kejaksaan," kata Anggota KPU Wahyu Setiawan, Selasa (13/3/2018). "Jadi proses pilkada jalan terus, proses hukum jalan terus tidak masalah bagi KPU. Justru kami berkepentingan pemilih menggunakan hak pilihnya baik mendapatkan informasi cukup tentang rekam jejak kandidat itu. Kan bermanfaat bagi pemilih pada umumnya," tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengimbau KPK untuk menunda proses hukum calon kepala daerah yang terindikasi korupsi. Menurutnya, penetapan tersangka pada calon kepala daerah akan berpengaruh pada pelaksanaan pilkada.

"Kita bersikap demikian, bahwa kalau belum ditetapkan sebagai calon atau pasangan calon, silakan saja KPK melakukan langkah-langkah hukum. Tetapi kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon, kita dari penyelenggara pemilu diharapkan ditunda dululah penyelidikannya, penyidikannya, dan pengajuannya sebagai saksi ataupun sebagai tersangka," katanya.