JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan PT Duta Graha Indah (DGIK) sebagai tersangka korporasi dalam kasus korupsi proyek pembangunan rumah sakit di Universitas Udayana.

Penetapan DGIK sebagai tersangka korupsi ini merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung (MA) tentang tanggung jawab pidana korporasi. Mengingat selama ini KPK tak bisa menjerat lembaga yang terlibat kasus korupsi.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengatakan, pihak BEI tengah menunggu laporan dari pihak perseroan terkait nasib perseroan dengan adanya kasus tersebut. Mengingat, kejadian ini dikhawatirkan mampu mempengaruhi harga saham hingga berdampak pada keberlangsungan hidup perseroan.

"Hari ini laporan mereka harus masuk at the latest. Secara teori, perusahaan jadi tersangka ini baru sekali ini makanya harus lapor," tutur Tito di Gedung BEI Jakarta, Senin (17/7).

Tito mengakui, sebuah perusahaan atau institusi ditetapkan menjadi tersangka merupakan hal yang baru. Sehingga, pihaknya akan membahas secara internal kepada perusahaan terkait maupun kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai masalah ini. Apalagi sebagai emiten yang telah tercatat di pasar modal, emiten itu memberikan dampak yang luas terhadap para investornya.

"Kalau perusahaan jadi tersangka, apakah perusahaan disuruh berhenti beroperasi atau apa. Belum ada pengalaman seperti ini. Kalau KPK bilang, kalau perusahaan jadi tersangka, perusahaan enggak boleh beroperasi maka akan kita stop, " tegas dia.

Sehingga, pihaknya menegaskan bakal mewajibkan perseroan agar melaporkan untuk menjelaskan secara gamblang perihal status tersangka yang disandang perseroan. Serta bagaiamana langkah perseroan, agar tetap memberikan angin segar bagi perusahaannya.

"Kalau kejadian orang yang tersangka, orangnya dipenjara. Perusahaan tetap beroperasi, 2 kali 24 jam dia harus lapor maka kita tunggu dulu," pungkasnya.

Sekedar informasi, penetapan tersangka atas DGIK setelah Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan MA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, pada Desember lalu, langkah itu baru memungkinkan.

Perusahaan jasa rekayasa industri DGIK, yang sudah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (DGIK) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan rumah sakit di Universitas Udayana tahun 2009-2010.

Dalam kasus ini, KPK juga sudah menahan direktur utama DGIK, Dudung Purwadi sejak 6 Maret 2017.DGIK dijerat pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

Satu nama yang turut diperiksa sebagai saksi adalah Sandiaga Uno. Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih itu diperiksa untuk memberikan keterangan terhadap kasus itu.

BREAKINGNEWS.CO.ID