BREAKINGNEWS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikah bahwa pihak penyidik telah melakukan perpanjangan masa tahanan terhadap salah satu tersangka pemerima suap anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), Abu Bokar Tambak. Lembaga antirasuah memperpanjang masa tahanannya untuk 30 hari kedepan.

“Hari ini, Penyidik telah melakukan perpanjangan masa penahanan terhadap tersangka ABT (Abu Bokar Tambak-red) untuk 30 hari kedepan yang terhitung mulai 15 Desember 2018 sampai 13 Januari 2019,” kata Juru Bicara KPK, Febri Dianyah di Jakarta pada Kamis (6/12/2018).

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan sebanyak 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat suap persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemeritahan Provensi Sumut untuk Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Sumut dan Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013-2014. Kemudian terkiat pengesahan APBD tahun Anggaran 2014-2015 dan penolakan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut pada 2015 lalu.

Adapun ke-38 orang tersangka itu adalah Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, DTM Abul Hasan Maturidi Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan.

Selanjutnya Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawati Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian. Kemudian Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah dan Tahan Manahan Panggabean.

Mereka diduga oleh KPK menerima hadiah berupa uang masing-masing sebesar Rp300 juta sampai Rp350 juta dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.
Ketua KPK, Agus Rahardjo sebelumnya menyatakan jika korupsi yang dilakukan oleh para tersangka merupakan bentuk korupsi massal. "Selain pengumpulan informasi, data dan mencermati hal-hal di persidangan perkara tersebut, KPK menemukan permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan terhadap 38 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka. Ke 38 anggota DPRD provinsi Sumatera Utara tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari Gubernur Sumatera Utara saudara Gatot Pujo Nugroho," ungkap Agus.