BREAKINGNEWS.CO.ID – Sebanyak 14 Kepala Daerah di Provinsi Jambi akan diperiksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) nya, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan ini dilakukan guna menastikan seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh para kepada daerah tersebut tidak ada yang disembunyikan.

“Pemeriksaan LHKPN untuk 14 Kepala Daerah di Jambi akan dilakukan selama tiga hari, mulai Senin sampai Rabu. KPK akan mengklarifikasi berbagai informasi terkait kekayaan 14 kepala daerah tersebut. Jika terdapat kekurangan informasi dalam laporan harta kekayaan, kepala daerah bisa melengkapi kekurangan data tersebut,” ungkap juru bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Senin (4/3/2019).

Febri meminta kepada para Kepala Daerah yang akan diperiksa LHKPN-nya tersebut agar dapat membatu para tim KPK dalam menjalani proses pemeriksaan, dengan menjelaskan secara terbuka jika ada informasi yang dibutuhkan tim KPK. Sebab jika terdapat dokumen yang dibawa dan dijelaskan, akan sangat membantu proses pemeriksaan.

“Pemeriksaan rencananya akan digelar di Kanor Gubernur Provinsi Jambi,” kata Febri.

Menurut rencana, Senin ini KPK akan memeriksa LHKPN Bupati Kerinci Adirozal, Bupati Batanghari Syahirsah dan Wali Kota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri.

Pada Selasa (5/3), giliran Bambang Bayu Suseno, Wakil Bupati Muaro Jambi; Sofia Joesoef, Wakil Bupati Batanghari; Mashuri, Bupati Bungo; Safrial, Bupati Tanjung Jabung Barat; Masnah, Bupati Muaro Jambi dan Al Haris Bupati Merangin.

Terakhir, Rabu (6/3), KPK memeriksa LHKPN Bupati Tebo Sukandar, Wakil Bupati Sarolangun Hilal Latif Badri, mantan Wakil Bupati Merangin Abdul Khafidh, Wali Kota Jambi Syarif Fasha dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Zulhelmi.

"Melalui proses pelaporan dan pemeriksaan LHKPN, KPK mengingatkan bahwa hal tersebut merupakan kewajiban penyelenggara negara. Keterbukaan terhadap masyarakat merupakan keniscayaan bagi pejabat publik, sehingga jangan sampai ada kekayaan yang disembunyikan," ujar Febri.