BREAKINGNEWS.CO.ID- Pengamat Politik dari Lembaga Analisis Politik Indonesia (LAPI), Maksimus Ramses Lalongkoe menanggapi narasi Ketua Aksi Pemuda Anti Korupsi Indonesia (PAKI) Ibnu Chaldun yang dianggap kebablasan. Ibnu mengaitkan kasus korupsi yang menyeret nama Ketua DPD I Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Haryadi Suyuti dengan kepemimpinan Airlangga Hartarto. Menurut Ramses tak perlu ditanggapi berlebihan.

"Dalam suksesi kepemimpinan Parpol hal seperti biasa saja, sehingga saya menyarankan kubu Airlangga tidak terlalu meresponsnya berlebihan," kata Ramses di Jakarta, Sabtu (16/11/2019).

Ramses menegaskan, pernyataan tersebut mengandung narasi politik yang kental. Sebab tak ada korelasi langsung terhadap kepemimpinan Airlangga dengan tindakan oknum tersebut, meski masih dalam naungan payung Golkar.

"Ini narasi politik yang kental sekali sebab tidak ada korelasi secara langsung terhadap kepemimpinan Airlangga dengan apa yang menjadi tuntutan para pendemo itu," tegasnya.

Dosen Komunikasi Universitas Dian Nusantara ini menambahkan, jika mengaitkan sesuatu yang tidak punya hubungan langsung sama halnya membangun opini publik.

"Kelihatannya ada sutradara atau aktor yang melempar narasi politik ini dengan harapan mendapat reaksi negatif para pengurus Golkar atau sekurang-kurangnya mendapat perhatian publik," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera melakukan pencekalan terhadap Haryadi Suyuti, menyusul kasus dugaan korupsi lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta.

Hal tersebut dikatakan Ketua Aksi Pemuda Anti Korupsi Indonesia (PAKI) Ibnu Chaldun di Jakarta, Jumat (15/11). Menurut dia, kasus yang menyeret nama Haryadi Suyuti yang juga Ketua DPD I Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu mengindikasikan bahwa partai yang digawangi oleh Airlangga Hartarto itu gagal dalam menerapkan jargon Golkar baru dan Golkar Bersih.

“Bagaimana publik mau percaya lagi terhadap kepememimpinan Airlangga Hartarto untuk memimpin Partai Golkar ke depan, di era dia (Airlangga) saja sudah beberapa anggota dewan dan kepala daerah yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Ini artinya, leadership Airlangga di Golkar patut dipertanyakan,” ujar Ibnu.

Namun Ramses melihat kaitan korupsi antara kader dan Ketua Umum Golkar, sama sekali tidak ada dalam kasus tersebut. Kasus yang terjadi di Yogyakarta, bukanlah kasus yang melibatkan struktur pimpinan Partai Golkar di pusat. "Jadi aneh saja kalau ada korupsi di daerah namun dipaksakan ketua umunya dianggap bertanggung jawab dalam kasus tersebut," tambah Ramses.