BREAKINGNEWS.CO.ID – Pemerintah Korea Selatan (Korsel) memiliki harapan kalau Amerika Serikat (AS) serta Cina dapat mendeklerasikan dukungannya terhadap perjanjian damai antara Korsel dan Korea Utara (Korut) guna mengakhiri perang Korea 1950-1953 silam, secara formal.

"Kami berharap AS dan mungkin Cina bisa secara resmi membuat deklarasi atau komitmen politik yang mampu memperjelas status perang (Korea) dan selanjutnya melaksanakan tahap-tahap menetapkan traktat damai," kata Duta Besar Korsel untuk Indonesia, Kim Chang-beom, di Jakarta, Jumat (21/9/2018). Hingga saat ini, Korsel dan Korut secara teknis masih berperang lantaran perang tersebut hanya diakhiri dengan kesepakatan gencatan senjata, bukan traktat damai.

Korsel serta Korut juga belum memiliki kerangka waktu atau target untuk mencapai kesepakatan damai tersebut. Menurut dia, perjanjian damai membutuhkan negosiasi yang tidak hanya kedua Korea, tetapi juga sejumlah pihak yang terlibat dalam perang tersebut seperti AS, Cina, hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Kami tidak memiliki kerangka waktu untuk ini (traktat damai). Walaupun Korut klaim ingin menyepakati traktat damai secepatnya, traktat damai membutuhkan negosiasi kompleks tidak hanya masalah politik tetapi juga militer keamanan," tutur Kim Chang-beom. Kim menuturkan salah satu elemen yang patut dibicarakan sebelum menyepakati kesepakatan damai merupakan masalah penempatan pasukan PBB dan AS di Korsel.

Mulai sejak gencatan senjata disepakati pada 1953, AS serta PBB sepakat menempatkan sejumlah pasukannya di Korsel, terutama di wilayah zona demiliterisasi (DMZ), untuk mencegah segala bentuk agresi yang mungkin terjadi antara kedua Korea. Sementara itu, ketika traktat damai disepakati, pasukan PBB dan AS sudah tidak memiliki landasan lagi untuk tetap berada di Korsel.

"Jadi saat ini, kami berfokus dulu untuk terus menjaga dialog antara kedua Korea agar secara bertahap bisa mengarah pada proses negosiasi perjanjian damai," ucap Kim. Kim menuturkan setelah traktat damai tercapai, Korsel berharap rencana penyatuan kedua Korea atau reunifikasi bisa secara bertahap dimulai.

Dia mengklaim sebagian besar penduduk Korsel memberi dukungan penuh perkembangan baru yang terjadi terkait relasi Korut-Korsel dalam beberapa bulan terakhir. "Berdasarkan jajak pendapat publik, lebih dari 70 persen warga Korsel secara umum mendukung perkembangan relasi kedua Korea. KTT inter-Korea ketiga kemarin juga meningkatkan popularitas Presiden Moon Jae-in sebesar 11 persen," kata Kim.

Meski begitu, Kim tak menampik bahwa sebagian warga Korsel memiliki kekhawatiran soal reunifikasi, terutama dalam masalah ekonomi. Jika reunifikasi benar-benar terjadi, Seoul diprediksi akan mengeluarkan uang yang tak sedikit untuk membantu pembangunan ekonomi dan sumber daya Korut.

"Tapi disini kita tak hanya bicara soal penyatuan kembali. Reunifikasi memang proses panjang yang harus dicapai secara bertahap. Dan mungkin pada tahap itu, reunifikasi memerlukan biaya yang tidak sedikit," kata Kim. "Meski begitu, kami merasa biaya reunifikasi masih jauh lebih murah daripada biaya yang harus dikeluarkan jika Korsel terus berkonfrontasi dengan Korut."