BREAKINGNEWS.CO.ID – Sabtu (27/7/2019), di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, PSSI akan kembali menggelar Kongres Tahunan. Kongres kali ini mempunyai tiga pokok bahasan penting selain membahas program kerja mereka sepanjang tahun.

“Ada tiga agenda lain yang dibahas dalam Kongres kali ini. Pertama adalah pembentukan Komite Pemilihan (KP), kedua pembentukan Komite banding pemilihan (KBP)dan ketiga amandemen statute,” kata Gusti Randa, Plt Ketua Umum PSSI kepada breakingnews.co.id.

Pembentukan KP dan KBP terkait dengan kondisi Ketua Umum PSSI yang saat ini kosong. Setelah Edy Rahmayadi mundur dari kursi ketum, Joko Driyono sempat ditunjuk untuk menjadi pelaksana tugas Harian. Namun Joko Driyono sendiri akhirnya berhalangan karena tersangkut kasus hukum.

KP nanti, diharapkan segera bekerja dan menjaring anggota Komite Eksekutif PSSI, serta Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum. Jadwal semula, Kongres pemilihan PSSI akan digelar pada Januari 2020. Namun bisa saja jadwal itu berubah.

Bagi Gusti, hal krusial yang harus dicermati dalam Kongres adalah perihal amandemen statute PSSI. “Kita ingin membuat penjelasan yang tepat soal pasal berhalangan tetap, khususnya bagi ketua umum PSSI,” kata Gusti Randa.

Pasal berhalangan ini tercantum dalam Statuta PSSI pasal 39 tentang Ketua Umum, khususnya ayat 6 yang berbunyi  “(6) Apabila Ketua Umum tidak ada atau berhalangan, maka Wakil Ketua Umum dengan usai tertua akan menggantikannya.”

“Ini harus jelas, tentang maksud berhalangan tetap. Apakah itu sakit, sedang dalam tugas lain, terkenal masalah hukum atau seperti apa, sehingga bisa disebut berhalangan tetap,” ujar Gusti.

Bukan itu saja, soal pengganti saat ketua umum berhalangan tetap juga harus dijabarkan secara lebih jelas. “Siapa yang berhak harus jelas agar tidak multi tafsir,” ujar Gusti.

Pasal Pidana

Selain pasal 39, ada pula pasal 34 tentang Komposisi. Dalam ayat 4 disebutkan “ (4) Anggota Komite Eksekutif harus sudah berusia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, mereka harus telah aktif di sepak bola sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan harus tidak pernah dinyatakan bersalah atas suatu Tindak Pidana serta berdomisili di wilayah Indonesia.”

Pasal ini sudah mengganjal banyak orang termasuk Nurdin halid, hingga yang terbaru Joko Driyono. “Soal bersalah di pengadilan itu tidak akan diganti. Namun pelaksanaannya akan diperluas untuk semua struktur kepengurusan PSSI, baik di pusat atau provinsi dan daerah. Semua harus tidak pernah dinyatakan bersalah oleh pengadilan,” kata Gusti.

Andi Darussalam Tabusalla, melihat cukup fair jika pasal itu juga diterapkan di semua kepengurusan PSSI. “Saya kira itu baik-baik saja. Saya setuju, karena pengurus PSSI itu haruslah orang yang memiliki integritas,” kata ADS.

Begitu pula dengan persyaratan tentang harus telah aktif di sepak bola kemungkinan akan ditegaskan aktif sebagai apa. Selama ini banyak calon anggota Komite Eksekutif PSSI, tiba-tiba muncul mencalonkan diri dengan dalih pernah menjadi pembina suatu klub.

“Soal pasal itu harus diperjelas juga. Banyak yang mengaku-aku jadi pembina klub kecil, tanpa pengalaman mengurus sepak bola dengan jelas, tiba-tiba mencalonkan diri untuk menjadi ketua umum. Ini juga tidak benar. PSSI harus dipimpin mereka yang mengerti sepak bola dan menggelutinya secara serius,” kata Rahim Soekasah, mantan manajer timnas Indonesia.

Jika pasal ini kelak akan diperjelas, seperti apa pengalaman atau klasifikasi “telah aktif di sepak bola”, bisa jadi akan menghambat orang-orang baru bahkan petualang sepak bola untuk menjadi anggota Komite Eksekutif PSSI.