BREAKINGNEWS.CO.ID – Pemerintah Indonesia dan Timor Leste mendapatkan desakan dari Asia Justice and Rights (AJAR) bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), agar lebih serius turun tangan untuk melakukan reunifikasi korban yang dipaksa terpisah dengan keluarganya.

Wakil Koordinator Kontras, Ferry Kusuma pada Jumat (13/7/2018) menyampaikan, sudah 10 tahun sejak laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) diberikan kepada pemerintah dua negara, Indonesia-Timor Leste tahun 2008 silam, tidak ada tindakan konkret dalam hal tersebut. Dalam laporan itu dikatakan Ferry ada lima rekomendasi bagi kedua negara untuk melakukan tindakan konkret antara lain akuntabilitas dan reformasi kelembagaan, kebijakan perbatasan, pusat dokumentasi dan resolusi konflik, persoalan ekonomi dan aset, pembentukan komisi untuk orang-orang hilang.

Dari lima rekomendasi itu, menurut Ferry sejatinya diakui oleh dua negara, yakni adanya pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1974 hingga 1999. "Pada laporan eksekutif KKP tercantum rekomendasi penting lain berupa pengakuan serta komitmen mencegah terulangnya kembali kejadian serupa. Akan tetapi hingga saat ini, belumlah ada kemajuan berarti karena seringnya pertemuan yang terjadi antara Indonesia serta Timor Leste hanya menekankan pada penguatan politik dan ekonomi kedua negara saja," ujar Ferry dalam acara 10 Tahun Laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia dan Timor Leste dengan tema, "Janji yang Hilang: Komisi Orang Hilang".

Ferry menjelaskan peristiwa 'bawa kabur' anak-anak Timor Leste ditenggat waktu tersebut, pihaknya melakukan tindakan konkret dengan melacak anak-anak tersebut sejak tahun 2013 hingga saat ini. Sayangnya, imbuh Ferry, sudah lima tahun berjalan baru ada 57 dari 111 orang yang berhasil dipertemukan dengan keluarganya, reunifikasi. Jumlah tersebut menurut dia masih jauh dari total anak-anak yang dibawa kabur saat itu yang diperkirakan mencapai ribuan orang.

Dia menambahkan proses reunifikasi pun bukanlah hal mudah. Banyak kendala dalam melacak orang hilang pada peristiwa konflik di Timor Leste itu salah satunya adanya perbedaan kultur, tradisi, dan agama. "Kondisi ini seharusnya menjadi tetap tanggung jawab bagi pemerintah Indonesia-Timor Leste untuk memperbaiki situasi mereka yang masih hilang," ujarnya.

Ferry mengatakan dalam kasus ini, pemerintah hanya membantu dalam proses administrasi apabila orang tersebut berhasil dipertemukan dengan keluarga mereka. Sedangkan menurutnya, hal tersebut tidak cukup maksimal untuk menemukan ribuan orang hilang Timor Leste yang dibawa ke Indonesia. "Pemerintah hanya bantu administrasi saja tetapi tidak hadir dalam proses pencarian. Kenapa pemerintah perlu hadir? Karena mereka diambil oleh tentara dan tempat yang mereka sulit untuk diakses oleh masyarakat sipil," tandasnya.