JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan jika UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak lagi bisa menjadi payung hukum dalam memberantas aksi terorisme di Indonesia. Untuk itu, dirinya menilai jika revisi UU tersebut dapat diselesaikan pada masa sidang yang akan datang. Namun, menurutnya, kendala yang terdapat dalam revisi UU tersebut hanyalah soal perbedaan pendapat terkait dengan definisi terorisme semata. "Jika pemerintah sudah sepakat tentang definisi terorisme, RUU terorisme bisa dituntaskan pada masa sidang mendatang," katanya, Selasa (15/5/2018).

Selain itu, UU Anti-terorisme tersebut dipandang hanya fokus pada upaya penindakan setelah aksi teror itu terjadi. Sementara aksi teror tersebut merupakan buah dari rangkaian panjang kegiatan sebelumnya. Untuk itu, penegak hukum tidak bisa menindak mereka yang telah merencanakan aksi teror termasuk kegiatan yang mendoktrin para calon pelaku. "Apa yang kita saksikan dalam sepekan terakhir ini sudah pasti terorisme karena terlihat terorganisir dan terencana. Apalagi dari korban yang meninggal tersebut diduga ada pelaku bom bunuh diri. Kita butuh payung hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme," jelasnya.

Di sisi lain, dirinya juga meminta agar aksi terorisme yang terjadi tidak menjadikan bahan komoditas politik dalam menyerang pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). "Kita semua sepakat mengutuk keras tindakan terorisme yang sudah tidak berperikemanusiaan itu, tapi jangan pula aksi mengutuk terorisme dijadikan komoditas politik untuk menyerang pemerintah. Menggoreng aksi terorisme dalam framing negative campaign terhadap Jokowi apalagi sampai memecah kesolidan Polri dan TNI dalam upaya menjaga keutuhan NKRI," paparnya.

Untuk, itu Dave juga mendesak agar kepolisian segera menangkap para pelaku teror yang telah menyebabkan korban jiwa yang berjatuhan. "Kami berharap aparat dapat segera mengungkap dan menegakkan hukum terhadap pelaku agar masyarakat dapat kembali tenang dalam melakukan aktivitas sehari-hari," katanya.

Tak hanya itu, politisi Partai Golkar tersebut juga meminta Badan Intelijen Negara (BIN) bekerja maksimal dalam mendeteksi dini aksi pengeboman yang terjadi. Padahal, jika deteksi dini dapat dilakukan mampu mencegah timbulnya korban. "BIN harus maksimal untuk mendeteksi ancaman terorisme seperti ini. Dari sisi anggaran, BIN sudah naik. Saya kira kondisi ini juga harus jadi perhatian di BIN sebagai mata dan telinga negara," pungkasnya.