BREAKINGNEWS.CO.ID – Koalisi oposisi pemerintahan Inggris terpecah untuk mencari cara terbaik guna melengserkan Perdana Menteri Inggris, Theresa May, menyusul semakin kacaunya negosiasi Brexit. Oposisi utama pemerintah, Partai Buruh, menganggap kubunya tidak perlu terburu-buru mengajukan mosi (keputusan rapat) tidak percaya.

"Kami perlu melakukan hal tepat pada waktu yang tepat untuk mengajukan mosi tidak percaya demi menyingkirkan pemerintah saat ini," ucap pemimpin Partai Buruh, Jeremy Corbyn pada Selasa (11/12/2018). Akan tetapi, Partai Nasional Skotlandia (SNP) menginginkan oposisi mengajukan mosi tidak percaya sesegera mungkin.

Pemimpin SNP, Nicola Sturgeon, menyatakan pihaknya menginginkan pemerintah Inggris menggelar referendum kedua dari Brexit dengan harapan hasilnya berbeda dari pemungutan suara pertama pada 2016 lalu, di mana Inggris bisa tetap berada di Uni Eropa. Sedangkan Corbyn sendiri mendukung pemungutan suara Brexit yang baru akan tetapi tidak akan mengajukan mosi tidak percaya. Perbedaan pendapat ini membuat SNP frustrasi.

"Demi Tuhan, jika bukan saat ini, lantas kapan waktu yang tepat?" kata Sturgeon kepada BBC Radio seperti dikutip AFP, Rabu (12/12). Sementara itu, pemimpin parlemen dari SNP, Ian Blackford, berkeras menuturkan kalau partainya akan tetap mengajukan mosi tidak percaya walaupun Partai Buruh terus mengulur waktu.

"Kami tidak bisa menunda. Apabila Jeremy Corbyn tidak dapat mengemban tanggung jawab itu maka saya khawatir kami semua harus mengambil alih tanggung jawab tersebut," kata Blackford kepada wartawan. "Kami akan berbicara dengan Corbyn sore ini. Saya pikir dia harus tetap melakukan itu pada akhirnya."

Meski kedua partai pada akhirnya sepakat mengajukan mosi tidak percaya, proses itu baru bisa berjalan dengan dukungan beberapa anggota partai berkuasa, Partai Konservatif, yang dipimpin May. Sementara itu, koalisi pemerintah, Partai Democratic Unionist Party (DUP), berjanji akan tetap mendukung May termasuk dalam kasus ini.

Hingga saat ini, belum jelas apakah upaya SNP untuk tetap mengajukan mosi tidak percaya cukup kuat menyingkirkan May dari pemerintahan. Meski demikian, sejumlah pihak menuturkan bahwa mosi tidak percaya yang diajukan oposisi utama, dalam hal ini Partai Buruh, mungkin mendapatkan perlakuan istimewa dan lolos.

Isu mosi tidak percaya kembali merebak setelah negosiasi Inggris dan Uni Eropa soal Brexit semakin kacau. Kepemimpinan May semakin berada dalam tekanan menyusul keputusannya menunda pemungutan suara Brexit di parlemen Senin (10/12) lalu. May menunda pemungutan tersebut dikarenakan proposal perjanjian dengan Uni Eropa terkait Brexit yang digagasannya kalah suara.

Tidak hanya itu, May menyampaikan penundaan itu dilakukan karena dirinya tengah mencari "jaminan" dari pemimpin Eropa lainnya terkait proposal negosiasi Brexit gagasannya. Selama ini, May ingin Inggris keluar dari Uni Eropa dengan cara halus, yaitu dengan tetap menjalin hubungan ekonomi sedekat mungkin. Namun, oposisi menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa dengan cara keras, atau dengan memutus langsung semua hubungan.